Puang mengatakan warga binaan berasal dari berbagai daerah sehingga pencocokan data kependudukan memerlukan koordinasi antarlembaga.
Kegiatan pemadanan NIK tersebut juga diharapkan mendukung penyiapan data pemilih pada lokasi khusus di lingkungan pemasyarakatan menjelang penyelenggaraan pemilu.
"Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima agar seluruh warga binaan tetap mendapatkan hak konstitusional tanpa diskriminasi," ujarnya.
Ia menegaskan koordinasi dengan instansi terkait akan terus diperkuat untuk mengatasi kendala administrasi kependudukan warga binaan.
"Melalui keterbukaan dan sinergi ini, kami optimistis hak kependudukan dan demokrasi warga binaan terlaksana secara tertib," kata Puang.
