Ozaki menyebut gangguan ini menyebabkan para karyawan pemerintah tidak dapat mengakses email Outlook dan sejumlah produk Microsoft lainnya.
Menurutnya, para pegawai pemerintah merespons gangguan tersebut dengan membuat salinan dokumen dalam bentuk fisik.
"Kami memahami bahwa Microsoft sedang berupaya mengatasi gangguan ini dan terus memantau langkah-langkah yang dilakukan perusahaan," kata Ozaki dikutip dari Nippon.
Badan intelijen dan kepolisian federal Australia turut menjadi korban yang terdampak gangguan layanan Microsoft. Pemerintah Australia memastikan pemulihan layanan di negara tersebut mendapat prioritas.
Dalam sebuah konferensi pers, Direktur Jenderal Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) Mike Burgess dan Komisaris Australian Federal Police (AFP) Krissy Barrett mengonfirmasi bahwa lembaga mereka turut terdampak gangguan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengatakan Microsoft sudah memberitahunya bahwa perusahaan meyakini gangguan tersebut sejauh ini bukan disebabkan oleh serangan siber.
Burke mengatakan pemerintah telah mengaktifkan kesepakatan dengan Microsoft untuk memastikan Australia mendapat proses pemulihan layanan.
"Microsoft telah melakukan pekerjaan keamanan yang baik sebagai perusahaan. Ketika menyangkut kesepakatan resmi di bidang keamanan siber yang saya tandatangani atas nama Australia, kesepakatan pertama yang dibuat adalah dengan Microsoft," kata Burke dalam konferensi pers, melansir Reuters.
"Kesepakatan tersebut telah diaktifkan hari ini untuk memastikan kepentingan Australia mendapat prioritas yang semestinya dalam proses ini," ujarnya.
