Dia mengaku telah menyampaikan pandangan mengenai dana reward kepala daerah di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Menurutnya, dana reward Rp 1 triliun tak cukup.
"Kebetulan saya di Banggar, saya menyampaikan bahwa dana Rp 1 triliun itu untuk menjadikan dana reward, dana insentif ke daerah tidak cukup. Harus lebih besar dari itu," sambungnya.
Namun, Taufan menilai penambahan dana reward perlu diikuti dengan indikator penilaian yang jelas. Dia mengusulkan adanya pembagian tingkat atau grade untuk menentukan daerah yang berhak mendapat penghargaan.
"Tapi dengan catatan, harus dibuatkan grade. Grade satu seperti apa, grade dua seperti apa, grade tiga seperti apa. Mana mungkin bisa diberikan dana reward penghargaan kepada daerah kalau pengelolaan sampahnya saja tidak becus," katanya.
