NADIKABAR.COM — Legislator Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka reses perorangan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027.
“Kami ingin memastikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik berjalan sesuai dengan perencanaan, mengingat proyek ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya pada jalur Padang-Solok,” kata Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda di Padang, Kamis.
Ia mengatakan berbagai pihak di Sumbar memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat pembangunan flyover. Sejumlah kendala termasuk pembebasan lahan, sebelumnya menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek.
Proses pembangunan Flyover Sitinjau Lauik hingga 18 September 2026 mencapai 30,697 persen. Memiliki total 1,8 km pembangunan jalan baru dan 1 km untuk pekerjaan jembatan.
“Alhamdulillah, progresnya sudah berada di atas target yang ditetapkan. Memang sebelumnya terdapat beberapa kendala, mulai dari pembebasan lahan dan persoalan lainnya. Namun, alhamdulillah, semua itu dapat kita atasi bersama,” ujarnya.
Ia juga berharap pengadaan tanah tahap II segera terlaksana agar pembangunan berjalan lancar.
Ia menyebut pembangunan Flyover Sitinjau Lauik menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi yang tercatat di berbagai media antara Rp2,79 hingga Rp2,824 triliun.
Ia menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya pengawasan selama pengerjaan berlangsung.
Selain progres pembangunan, ia menyoroti potensi gangguan terhadap pasokan air bersih masyarakat Kota Padang.
Ia meminta pelaksana proyek mengantisipasi dampak pekerjaan terhadap sumber air baku, terutama menjelang musim hujan.
Sebagai pelaksana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, PT Hutama Karya diminta memastikan proses konstruksi tidak mengganggu ketersediaan dan kualitas air bersih yang digunakan masyarakat Kota Padang.
PT Hutama Karya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengembang, serta penyedia jasa jalan tol.
“Kita sudah cukup direpotkan dengan persoalan pembebasan lahan. Jangan sampai persoalan pasokan air bersih juga menimbulkan masalah yang lebih besar,” kata dia.
Ia meminta PT Hutama Karya memperhatikan metode pengerjaan di sepanjang sungai dan mengingatkan agar aktivitas konstruksi tidak mencemari aliran air yang dimanfaatkan masyarakat.
Menurut dia, antisipasi tidak cukup hanya dilakukan pada instalasi pengolahan air atau titik pengambilan air baku (intake). Pelaksana proyek juga perlu memperhatikan kondisi sungai sebelum air mencapai titik tersebut.
Ia meminta tim teknis mengkaji langkah pencegahan yang sesuai, termasuk metode pengerjaan di sekitar sungai dan kebutuhan perlindungan sumber air baku.
“Jangan hanya fokus pada titik intake. Kita juga harus memperhatikan kondisi sebelum air mencapai titik tersebut. Saya berharap tim teknis dapat memberikan penjelasan dan solusi yang konkret,” ujarnya.
Ia menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Ia meminta seluruh pihak mengantisipasi potensi gangguan sejak awal agar warga tidak menanggung dampak pekerjaan.
Ia mendukung penuh pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dan berharap proyek tersebut dapat selesai lebih cepat dari target yang direncanakan.
Ia mengatakan pihaknya mendorong percepatan pembangunan agar dapat rampung pada 2027, lebih awal dari target penyelesaian yang ditetapkan pada Mei 2028.
“Saya mendukung 100 persen pembangunan flyover ini agar cepat selesai. Namun, kita juga harus memastikan persoalan air bersih dan dampak lingkungan diantisipasi sejak dini,” kata dia.
Ia berharap pemerintah, balai, dan pelaksana proyek terus berkoordinasi untuk menjaga kelancaran pembangunan. Menurutnya, penyelesaian proyek harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber air baku masyarakat.
Menurut dia, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik diharapkan berjalan sesuai rencana tanpa mengabaikan kebutuhan air bersih warga Kota Padang.
