NADIKABAR.COM — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDIP Sofwan Dedy Ardyanto menilai sistem Satu Data Indonesia harus dibangun dengan data yang akurat, terintegrasi, mutakhir, dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, keakuratan data penting agar kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah tepat sasaran.
Sofwan mengatakan data tak lagi sekadar angka statistik. Dia menilai data menjadi dasar pemerintah dalam memetakan persoalan masyarakat, menyusun kebijakan, menentukan anggaran hingga mengukur keberhasilan pembangunan.
"Hari ini data bukan lagi sekadar angka dalam tabel statistik. Data adalah tulang punggung dalam memetakan permasalahan, merencanakan kebijakan, mengambil keputusan dan penggerak inovasi, sekaligus cermin yang memperlihatkan kondisi nyata masyarakat," kata Sofwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2026).
"Data yang baik dan berkualitas bukan hanya membuat negara lebih efisien, tetapi juga membuat negara lebih peka. Data juga membantu pemerintah melihat yang selama ini luput, mendengar yang selama ini tidak terdengar, dan menjangkau yang selama ini tertinggal dan diabaikan," ujarnya.
Sofwan menilai persoalan data nasional bukan sekadar masalah teknis administrasi. Menurutnya, data yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, tak memiliki standar yang sama, tak sinkron, atau bahkan saling bertentangan dapat mempengaruhi kualitas kebijakan dan penggunaan anggaran negara.
"Tanpa data yang terpercaya, kebijakan yang baik pun dapat jatuh di tempat yang salah. Anggaran negara yang dipungut dari keringat rakyat akan habis menguap pada program yang salah sasaran. Keberpihakan kepada rakyat dimulai dari kejujuran data," tegas Sofwan.
Dia mengatakan Satu Data Indonesia tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyatuan sistem digital atau basis data antarlembaga. Integrasi data, kata dia, harus berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Satu Data Indonesia adalah ikhtiar untuk menyatukan cara negara membaca realitas bangsa, agar pembangunan tidak berjalan dalam perkiraan, pelayanan publik tidak bertumpu pada asumsi, dan kebijakan tidak kehilangan wajah kemanusiaannya," kata Sofwan.
Dia juga menilai keberhasilan Satu Data Indonesia harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Dia berharap data yang terintegrasi bisa meningkatkan akurasi program pemerintah, termasuk bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM.
"Data yang menuntun kebijakan, kebijakan yang menghadirkan kesejahteraan, dan kesejahteraan yang berakar pada martabat manusia," ujar Sofwan.
Sofwan mengingatkan integrasi data nasional tidak boleh mengabaikan perlindungan data pribadi masyarakat. Ia mengatakan sistem Satu Data Indonesia harus punya standar keamanan untuk mencegah kebocoran, penyalahgunaan, maupun akses data yang tidak sesuai kewenangan.
"Standardisasi Satu Data Indonesia tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi serta mewujudkan sistem keamanan data yang terstandar sehingga dapat mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data," kata Sofwan.
Lebih lanjut, Sofwan juga menyoroti data penerima bantuan sosial, pengelompokan desil kesejahteraan, dan data pengentasan kemiskinan. Data tersebut, menurutnya, perlu disempurnakan dengan sumber data primer yang terintegrasi secara real-time dengan data yang diproduksi Walidata Tingkat Desa/Kelurahan.
"Hal ini penting untuk mencegah ketidaktepatan sasaran, menghilangkan tumpang tindih data antar-kementerian/lembaga, serta menjamin hak warga untuk melakukan koreksi atas data kemiskinan melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan," ujarnya.
