Manajemen baru BGN di bawah Sudaryono melakukan sejumlah reformasi tata kelola program MBG di lapangan.
Reformasi pertama difokuskan pada perbaikan tata kelola operasional SPPG. Dalam hal ini, BGN memperbarui kontrak untuk memperjelas tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat.
Langkah tersebut bersamaan dengan pengetatan mekanisme pengecekan data di lapangan guna memastikan program ini tepat sasaran.
Terkait akses wilayah prioritas, BGN mengklaim telah berhasil mengaktifkan 1.500 SPPG baru yang difokuskan secara khusus di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta wilayah dengan stunting tinggi.
