NADIKABAR.COM — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut investor asing cenderung khawatir akan kepastian hukum saat akan berinvestasi di Indonesia. Padahal, minat investor asing masuk ke Indonesia cukup tinggi.

Bos DEN mengatakan kekhawatiran investor asing untuk berinvestasi di Indonesia kian meningkat seiring meningkatnya ketidakpastian global, khususnya gejolak politik dan ekonomi di negara-negara Teluk.

"Nah, kita melihat peluang (investor asing ke RI) ini. Tadi juga sama Prof. Yusril saya sampaikan, 'Ini kalau kita lewat (dibiarkan), ya dia akan cari tempat (investasi) lain untuk mendarat'," cerita Luhut kepada wartawan usai bertemu Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (27/10).

Ia menambahkan kalau banyak investor asing berkantong tebal yang menyampaikan minatnya untuk berinvestasi serius di Indonesia. Bahkan mereka sudah menentukan lokasi tujuan investasi, salah satunya Bali.

"Padahal mereka sudah banyak sekali yang ketemu saya, orang-orang yang punya uang banyak, baik orang Timur Tengah sendiri, mereka ingin mempertimbangkan untuk serius masuk di Indonesia dan mereka spesifik menjelaskan Bali karena masalah keamanan. Tapi di situ selalu di mereka katakan, 'Bagaimana kepastian hukum itu?' Itu pertanyaan-pertanyaan yang terus," beber Luhut.

Ia menyebut banyak pihak yang mulai khawatir akan gejolak politik hingga ekonomi yang berlangsung di negara Teluk. Kondisi ini mendorong investor global untuk mencari lokasi tujuan investasi yang terjamin untuk mengamankan uang mereka.

Luhut menilai Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara tujuan investasi bagi calon investor asing.

Lantas, bahayakah jika investor asing ragu berinvestasi di RI?

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keraguan sebagian investor asing memang nyata, namun tak bisa disimpulkan menyeluruh sebagai kehilangan kepercayaan akan Indonesia.

Syafruddin mengungkapkan data BKPM mencatat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang Januari-September 2026 masih mencapai Rp777,8 triliun atau sekitar 50,5 persen dari total investasi nasional.

"Artinya, Indonesia masih menarik modal asing, meskipun sebagian investor menghadapi keraguan terhadap risiko kelembagaan. Persoalannya bukan sekadar berapa banyak modal masuk, melainkan jenis investasi, kualitas proyek, dan keberlanjutan komitmennya," ujar Syafruddin kepada NadiKabar.com, Rabu (28/10).

Ia menuturkan keraguan tersebut tampak dari calon investor yang mempertimbangkan pengembangan family office di Bali.

Syafruddin menekankan bahwa investor pada dasarnya dapat menerima risiko pasar, tetapi sangat menghindari risiko yang bersumber dari perubahan aturan mendadak, sengketa kontrak, maupun penegakan hukum yang tidak konsisten.

Menurutnya, keraguan ini harus dijadikan sebagai sinyal bagi pemerintah untuk membenahi institusi, bukan lantas mengabaikannya. Jika keraguan tersebut terus dibiarkan hingga menyebabkan proyek produktif tertunda, diperkecil, atau dialihkan ke negara tetangga, ancaman serius terhadap penciptaan lapangan kerja dan perekonomian nasional tidak bisa dihindari.

Syafruddin mengingatkan bahwa penundaan investasi akan merembet pada penurunan permintaan di sektor konstruksi, mesin, bahan baku, hingga jasa pendukung.

"Setelah proyek batal, perekonomian juga kehilangan peluang pekerjaan permanen, transfer teknologi, serta pengembangan pemasok domestik," katanya.

Meski realisasi investasi Januari-September 2026 berkaitan dengan penyerapan sekitar 2,19 juta tenaga kerja, ia menegaskan risiko terbesar muncul jika ketidakpastian hukum menaikkan biaya modal dan menekan sektor industri padat karya maupun berteknologi tinggi.

Dalam jangka panjang, kata Syafruddin, kondisi tersebut diyakini bakal menggerus produktivitas dan pertumbuhan upah buruh.

"Meski demikian, jumlah investasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Indonesia membutuhkan investasi yang menghasilkan nilai tambah luas, bukan sekadar memperbesar angka realisasi modal," tegas Syafruddin.

Sementara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita membenarkan bahwa keraguan investor asing berpotensi mengancam penyerapan tenaga kerja jika dibiarkan berlarut-larut.

Menurut Ronny, tertundanya investasi otomatis menahan pembangunan pabrik, ekspansi bisnis, pengembangan rantai pasok, hingga proses perekrutan pekerja baru.

"Dampaknya bukan hanya terhadap pekerja di perusahaan investor, tetapi juga pemasok lokal, UMKM, transportasi, logistik, dan berbagai jasa pendukung," jelas Ronny.

Ia menyoroti bahwa dampak melemahnya investasi sering kali tidak langsung tercermin pada angka pengangguran terbuka.

Ronny menjelaskan saat investasi tersendat, dunia usaha biasanya mengambil langkah awal dengan menahan perekrutan, mengurangi jam kerja, atau menunda kenaikan upah. Efek dominonya justru menekan kualitas pekerjaan dan pendapatan rumah tangga secara umum.

Selain itu, ia mengimbau pemerintah agar membedakan investasi bernominal besar dengan investasi yang benar-benar menyerap tenaga kerja. Investasi padat modal mungkin menyumbang penerimaan negara yang besar, tetapi penyerapan kerjanya relatif terbatas.

Ia menyarankan agar pemerintah tak sekadar mengumbar optimisme atau klaim fundamental ekonomi yang kuat untuk meredam keraguan pasar, melainkan menghadirkan itu sebagai tindakan nyata yang terukur.

"Pemerintah harus meredam keraguan investor bukan terutama dengan pernyataan bahwa Indonesia memiliki fundamental yang kuat, tapi dengan tindakan nyata yang membuat investor bisa melihat dan mengukur perbaikan," tegas Ronny.

Lebih lanjut, Ronny mengungkapkan langkah konkret yang harus dilakukan meliputi penguatan kepastian hukum, konsistensi kebijakan fiskal dan regulasi usaha, pembenahan tumpang tindih perizinan pusat-daerah, hingga menjaga stabilitas makroekonomi serta kredibilitas anggaran.

Pemerintah juga diminta membangun komunikasi terbuka berbasis data dibandingkan hanya mengejar pengumuman komitmen investasi semata.

"Kepercayaan investor pada akhirnya bukan dibangun dengan meminta mereka agar tidak ragu, tapi dengan membuat alasan untuk ragu itu semakin kecil," pungkas Ronny.