NADIKABAR.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 tinggal empat hari lagi. Seluruh gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 21 November 2026.
Yassierli mengatakan, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala dinas ketenagakerjaan pada 13 November. Koordinasi juga dilanjutkan bersama gubernur, bupati, dan wali kota pada 16 November di Kementerian Dalam Negeri.
"Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi, dari segi waktu sebenarnya cukup. Kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," kata Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).