Menurut Yassierli, pihaknya juga telah menyampaikan surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penetapan upah minimum sektoral, serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Seluruh bahan tersebut menjadi acuan Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi kepada gubernur. Dewan Pengupahan Daerah terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh.

Yassierli optimistis seluruh daerah dapat memenuhi tenggat penetapan UMP 2027. Keyakinan itu didasarkan pada pengalaman gubernur dalam menetapkan upah minimum pada tahun-tahun sebelumnya.