"Kemajuan teknologi harus mempersempit kesenjangan, bukan memperlebar ketidaksetaraan. Tata kelola AI harus tetap etis dan transparan, dengan menghormati keberagaman budaya dan bahasa serta hak-hak masyarakat," ucap Fadli.
Kedua, memperkuat multilateralisme di tengah fragmentasi global. Menurutnya, UNESCO harus tetap menjadi ruang dialog dan kerja sama meskipun terdapat perbedaan politik, sekaligus menjadikan pengetahuan dan saling pengertian sebagai jembatan untuk mengatasi perpecahan.
Ketiga, mendorong reformasi UNESCO. Indonesia mendukung agenda UNESCO-80 untuk menjadikan organisasi tersebut lebih efektif, koheren, lincah, dan responsif. Reformasi harus memperkuat, bukan mengurangi, mandat fundamental UNESCO.
Dorong Keterwakilan Geografis yang Berimbang
Indonesia juga menekankan pentingnya keterwakilan geografis yang adil di Sekretariat UNESCO. Sejumlah negara anggota, khususnya dari kawasan Asia dan Pasifik, masih kurang terwakili atau bahkan belum terwakili.
Indonesia mendorong Sekretariat UNESCO yang lebih representatif guna memperkuat legitimasi dan efektivitas organisasi. Selain itu, Indonesia mengakui peran strategis Komisi Nasional untuk UNESCO sebagai jembatan yang menghubungkan organisasi tersebut dengan pemerintah, universitas, masyarakat, generasi muda, dan masyarakat sipil.
Fadli menegaskan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan seluruh negara anggota dalam membangun UNESCO yang lebih kuat, lebih representatif, dan lebih efektif.
"UNESCO harus menjadi platform bagi pengetahuan, jembatan di tengah perbedaan, penjaga kemanusiaan kita bersama, dan di atas segalanya, pembangun perdamaian," pungkas Fadli.
