NADIKABAR.COM — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat peran UNESCO sebagai pilar perdamaian dan kerja sama multilateral, serta jembatan antarbangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan akses informasi.

Fadli menekankan dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik, pengungsian, ketimpangan, krisis iklim, hingga perkembangan teknologi yang pesat.

"Perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada kesepakatan politik. Perdamaian harus dibangun melalui pendidikan yang memperluas kesempatan, ilmu pengetahuan yang mendorong kemajuan umat manusia, kebudayaan yang memperkuat saling pengertian, serta akses terhadap informasi yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih tangguh," ujar Fadli dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Hal tersebut disampaikannya pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO yang dihadiri 40 negara anggota Dewan Eksekutif serta sejumlah negara observer. Sidang tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal UNESCO, Prof. Khaled El-Enany, dan dipimpin oleh Ketua Dewan Eksekutif UNESCO, Dr. Nasser Bin Hamad Al Hinzab dari Qatar.

Pada kesempatan ini, Fadli menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap berbagai konflik yang berdampak pada masyarakat sipil, sekolah, universitas, perpustakaan, warisan budaya, situs keagamaan, jurnalis, pendidik, serta masyarakat yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Ia mengatakan Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk memenuhi kewajiban moral dan hukum serta menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Fadli, UNESCO perlu terus memperkuat upaya mendokumentasikan kerusakan, melindungi warisan budaya, memastikan keberlanjutan pendidikan, serta menjaga kebebasan berekspresi di masyarakat yang terdampak konflik dan pengungsian.

Keberagaman sebagai Kekuatan Indonesia

Fadli menegaskan representasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Sebagai negara kepulauan dengan sekitar 290 juta penduduk, 1.340 kelompok etnis, dan 718 bahasa hidup yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memahami pentingnya menjaga keberagaman sebagai sumber ketahanan dan modal pembangunan berkelanjutan.

Indonesia juga berbagi pengalaman dalam pelindungan warisan budaya hidup, pengembangan pendidikan inklusif, penguatan ilmu kelautan dan kesiapsiagaan tsunami, pengintegrasian pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan lokal, serta pengembangan tata kelola kecerdasan artifisial (AI) yang etis.

Repatriasi sebagai Pilar Kedaulatan Budaya

Fadli turut menegaskan repatriasi merupakan bagian penting dari kedaulatan budaya Indonesia. Indonesia terus bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk mendorong pengembalian benda dan artefak budaya, termasuk Koleksi Dubois dari Belanda yang mencakup lebih dari 30.000 fosil yang berkaitan dengan Homo erectus, yang dikenal sebagai Java Man atau Manusia Jawa.

"Bagi Indonesia, repatriasi merupakan keharusan moral untuk memulihkan keutuhan warisan budaya, mengatasi ketidakadilan sejarah, dan membangun rasa saling menghormati," kata Fadli.

Ia juga menyerukan kepada negara-negara anggota UNESCO untuk memperkuat kerja sama dalam perlindungan warisan budaya berwujud maupun tak berwujud serta mendorong pengembalian dan restitusi kekayaan budaya kepada negara asalnya.

Fadli menambahkan, pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO menunjukkan bahwa multilateralisme akan semakin kuat ketika lebih banyak bahasa, budaya, dan perspektif mendapatkan ruang dalam kerja sama internasional.

Tiga Prioritas Indonesia untuk UNESCO

Dalam memperkuat dampak UNESCO ke depan, Fadli menyampaikan tiga prioritas Indonesia. Pertama, transformasi digital yang berpusat pada manusia, inklusif, dan dapat diakses oleh semua.

Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology, Indonesia mendorong perluasan dukungan bagi negara-negara berkembang melalui akses terhadap keahlian, peningkatan kapasitas, dan dukungan kebijakan untuk pemanfaatan AI yang etis dan inklusif.

"Kemajuan teknologi harus mempersempit kesenjangan, bukan memperlebar ketidaksetaraan. Tata kelola AI harus tetap etis dan transparan, dengan menghormati keberagaman budaya dan bahasa serta hak-hak masyarakat," ucap Fadli.

Kedua, memperkuat multilateralisme di tengah fragmentasi global. Menurutnya, UNESCO harus tetap menjadi ruang dialog dan kerja sama meskipun terdapat perbedaan politik, sekaligus menjadikan pengetahuan dan saling pengertian sebagai jembatan untuk mengatasi perpecahan.

Ketiga, mendorong reformasi UNESCO. Indonesia mendukung agenda UNESCO-80 untuk menjadikan organisasi tersebut lebih efektif, koheren, lincah, dan responsif. Reformasi harus memperkuat, bukan mengurangi, mandat fundamental UNESCO.

Dorong Keterwakilan Geografis yang Berimbang

Indonesia juga menekankan pentingnya keterwakilan geografis yang adil di Sekretariat UNESCO. Sejumlah negara anggota, khususnya dari kawasan Asia dan Pasifik, masih kurang terwakili atau bahkan belum terwakili.

Indonesia mendorong Sekretariat UNESCO yang lebih representatif guna memperkuat legitimasi dan efektivitas organisasi. Selain itu, Indonesia mengakui peran strategis Komisi Nasional untuk UNESCO sebagai jembatan yang menghubungkan organisasi tersebut dengan pemerintah, universitas, masyarakat, generasi muda, dan masyarakat sipil.

Fadli menegaskan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan seluruh negara anggota dalam membangun UNESCO yang lebih kuat, lebih representatif, dan lebih efektif.

"UNESCO harus menjadi platform bagi pengetahuan, jembatan di tengah perbedaan, penjaga kemanusiaan kita bersama, dan di atas segalanya, pembangun perdamaian," pungkas Fadli.