"Ada masyarakat yang sudah terregistrasi, yang terdaftar, yang wajahnya di-recognized gitu ya untuk mengetahui apakah layak atau tidak layak, sudah kami laporkan 18,8 juta KK. Dan kemudian, agen yang sudah terdaftar, itu lebih dari 1 juta orang," ungkapnya.
Ia menambahkan, percepatan registrasi juga bermanfaat bagi pemda dalam mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Langkah ini sekaligus memastikan bansos daerah tepat sasaran.
Upaya tersebut turut mendukung pencapaian target pembangunan daerah, mulai dari penurunan kemiskinan hingga pengurangan stunting.
"Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," tambah dia.
Tito mengapresiasi dua provinsi dengan capaian registrasi tertinggi, yakni Aceh sebesar 51,25 persen dan Bali 50,73 persen. Keduanya telah melampaui 50 persen.
Ia mendorong daerah lain membentuk tim atau satuan tugas (satgas) percepatan Perlinsos yang melibatkan dinas sosial dan dinas dukcapil. Sekretaris daerah (sekda) berperan sebagai pengawas, sedangkan kepala daerah menjadi penanggung jawab.
"Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten/kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil, harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah," tandasnya.
Sebagai informasi, rakor tersebut turut dihadiri Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dan Wakil Kepala BSSN, Albertus Rachmad Wibowo. Sejumlah kepala daerah atau perwakilannya juga hadir secara daring.
