NADIKABAR.COM — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengemukakan pentingnya petugas di lini lapangan yakni tim pendamping keluarga (TPK) untuk terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai risiko stunting.
Wihaji mengemukakan hal tersebut karena selama ini masih banyak keluarga yang merasa malu atau enggan mengikuti pendampingan dan pemeriksaan kesehatan di posyandu karena anaknya menderita stunting akibat stigma warga sekitar.
"Ada yang malu kalau dikatakan keluarga risiko stunting. Ada juga yang tidak mau membawa anaknya ke posyandu karena nanti dipersepsikan sebagai keluarga risiko stunting. Ini perlu edukasi," katanya dalam Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting) Collaboration Summit di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pemahaman masyarakat perlu diperkuat agar keluarga bersedia menjalani intervensi sejak dini, terutama sebelum anak mengalami stunting karena peluang pemulihan anak yang sudah mengalami stunting lebih terbatas dibandingkan dengan upaya pencegahan.
Selain stigma, ia mengemukakan, tantangan lainnya berupa persepsi sebagian pemerintah daerah yang merasa wilayahnya tidak memiliki angka stunting tinggi, sehingga penanganan keluarga berisiko belum menjadi prioritas.
Ia juga menyebutkan sejumlah persoalan yang membutuhkan edukasi berkelanjutan, seperti praktik pernikahan dini yang sering dianggap sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas serta keterbatasan akses terhadap air bersih.
Oleh karena itu, petugas lapangan perlu terus meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting melalui pendampingan keluarga, perubahan perilaku, serta intervensi sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
"Yang terakhir adalah membangun, meyakinkan, dan mengedukasi. Ini tantangan yang harus dihadapi para petugas di lini lapangan," ucap Wihaji.
Kemendukbangga/BKKBN selama dua tahun program Genting telah menjangkau sedikitnya 1,3 juta keluarga berisiko stunting dan telah melibatkan 182.682 mitra orang tua asuh (OTA) dengan jumlah bantuan Rp96,3 miliar rupiah per Oktober 2026.
