KKP lantas bergegas menyegel, membongkar, dan menertibkan pagar laut misterius itu.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembongkaran pagar laut ini menjadi langkah awal untuk mengembalikan fungsi ruang laut yang sempat terganggu akibat keberadaan pagar laut ilegal.

Contoh lain ketidakteraturan tata ruang laut adalah sedimentasi di kawasan perairan Morodemak, Demak, Jawa Tengah. Kondisi ini berdampak ke nelayan yang kesulitan mengoperasikan kapal keluar masuk muara, terutama saat air surut.

Fenomena ini dipicu berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari perubahan tata guna lahan di daratan, aliran sedimen dari daerah aliran sungai (DAS), hingga pemanfaatan ruang pesisir dan laut yang tak terintegrasi antara darat dan laut.

Kasus Morodemak menjadi alarm bahwa penataan kawasan pesisir yang berkelanjutan berguna untuk memastikan keseimbangan fungsi ekologis sosial, dan ekonomi.

Penataan ruang laut yang baik juga harus mampu mengendalikan risiko lingkungan, menjaga konektivitas ekosistem pesisir, serta melindungi mata pencaharian masyarakat yang bergantung langsung pada laut.