Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres No. 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan agar transformasi tata ruang laut semakin terbenahi.

Sebagai kelanjutan Perpres, Menteri Trenggono pada 10 Februari 2025 mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL).

Ditjen PRL inilah yang ditugaskan menata ruang laut melalui unsur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan.

Sebagai bagian upaya menataΒ ruang laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menggelar forum tingkat internasional, Global Marine Spatial Planning (MSP) Conference and Expo 2026. Acara ini akan dilaksanakan di Bali pada 25-27 November.

Dalam acara itu akan hadir para pemimpin dunia, pakar, pemangku kepentingan laut, hingga investor. Mereka bakal membahas penataan ruang laut yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan kelautan hingga memperkuat hukum serta regulasi.

Global MSP tahun ini mengusung tema "Unlocking, Securing, Transforming: From Ocean Planning to Sustainable Blue Investment." Tema tersebut merefleksikan upaya penataan ruang laut melalui kemitraan strategis serta dampak yang terukur bagi masyarakat dan lingkungan.