NADIKABAR.COM — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji tidak akan mengeluarkan izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk aktivitas pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten. Hal ini diungkapkan olehnya merespons polemik TNUK akan dijadikan tambang karena ada Keputusan Menteri ESDM yang menjadikan perairan di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Dia menegaskan keputusan terbaik adalah jangan sampai ada satupun tambang yang dibuka di TN Ujung Kulon yang jadi habitat utama badak Jawa.

"Saya juga mendapatkan informasi bahwa di situ ada WUP ya. silakan nanti ditanyakan kepada pihak ESDM, tapi saran saya sih lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon," ujar Raja Juli di Gedung DPR, Kamis (19/11/2026) kemarin.

Dia menekankan bila benar-benar ada keputusan membuka tambang di TN Ujung Kulon, tambang itu tetap perlu mendapatkan lampu hijau dari kementeriannya melalui penerbitan PPKH tambang. Nah dia menegaskan PPKH tambang tidak akan dikeluarkan Kementerian Kehutanan selama dia memimpin institusi tersebut.

"Kalau toh tetap ada, nanti izin ya PPKH-nya tetap di saya (Kemenhut) dan saya, saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," sambungnya menekankan.

"Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP atau apa pun di perairan ya, katanya di perairan Ujung Kulon," katanya menegaskan.

Dia kembali menegaskan tidak akan ada aktivitas tambang di TNUK. Dalam hal ini, dirinya tidak akan mengeluarkan izin penggunaan hutan selain untuk kepentingan konservasi.

"Sekali lagi Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji untuk tidak menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sudah menjamin tidak akan ada aktivitas pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, meskipun wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam ke Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Adapun penetapan WUP dilakukan melalui Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dan telah ditandatangani oleh Menteri EDSM Bahlil Lahadalia sejak 12 Februari 2026.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy mengatakan, TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada Tahun 1991, pemanfaatan ruang wilayahnya dilindungi mengikuti ketentuan pengaturan wilayah konservasi. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, Wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.

"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," ujar Ari saat dihubungi, Selasa (17/11/2026) yang lalu.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia juga menegaskan, hingga saat ini tidak ada satupun izin tambang yang dikeluarkan di wilayah tersebut, baik di wilayah perairan TNUK maupun wilayah TNUK itu sendiri. Dalam penetapan WUP pun, TNUK dikecualikan sebagai wilayah pertambangan.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangan tertulis di hari yang sama.

Anggia mengatakan penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.

Adapun untuk wilayah bisa ditambang itu harus memenuhi berbagai persyaratan. Penetapan WUP saja belum cukup untuk menjadi dasar kegiatan penambangan. Untuk itu, suatu wilayah harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diberikan kepada badan usaha melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas sesuai ketentuan.

Setelah memperoleh WIUP, badan usaha masih harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Anggia menjelaskan bahwa setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Anggia.