NADIKABAR.COM — Perubahan ekonomi dunia menghadirkan tantangan baru bagi pembangunan industri Indonesia. Di tengah ketegangan geopolitik, penataan ulang rantai pasok global, serta percepatan digitalisasi, Indonesia dituntut memperkuat kapasitas industri agar mampu menghadapi gejolak sekaligus memanfaatkan peluang dalam rantai nilai global.

Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Upaya ini membutuhkan hubungan yang lebih erat antara penyedia bahan baku, industri pengolahan, pemasok komponen, dan produsen barang jadi.

Penguasaan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan pemasok domestik menjadi penting agar pengolahan sumber daya alam dapat memperluas kemampuan produksi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar di dalam negeri.

"Ini bukan sekadar kelanjutan kebijakan masa lalu, melainkan pembaharuan yang disesuaikan dengan realitas global dan kebutuhan domestik," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).

Pada Akhir 2025, AGK sebagai Menteri Perindustrian saat itu meluncurkan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai kerangka kebijakan nasional yang mengorkestrasi berbagai sektor ekonomi dalam satu arah pembangunan. SBIN dirancang dengan pendekatan yang integratif dan komprehensif.

Pendekatan komprehensif dan integratif versi AGK yang dimaksud meliputi pendekatan vertikal maupun horizontal, baik keterhubungan ke belakang (backward linkage) maupun keterhubungan ke depan (forward linkage) dari masing-masing produk industri.

Pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral di setiap unit satuan kerja diubah menjadi pendekatan yang lebih menyeluruh berdasarkan pengembangan prioritas rantai pasok setiap produk industri.

Pendekatan tersebut juga memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang sangat mempengaruhi keberlanjutan industri, serta telah melalui proses dengar pendapat (public hearing) dengan seluruh pemangku kepentingan seperti asosiasi, akademisi, dan pakar ekonomi.

Dalam kerangka kebijakan, SBIN juga menjadi instrumen teknokratis komprehensif dan integratif pertama yang disusun oleh kementerian/ lembaga dalam menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan industri.

SBIN mengandung delapan elemen yakni ketahanan ekonomi, kemandirian, penciptaan lapangan kerja, pembangunan SDM dan teknologi, hilirisasi, pemerataan ekonomi melalui industri rakyat dan IKM, reformasi regulasi, serta pengembangan industri hijau dan biru.

Esensi SBIN mencakup sekurangnya lima pokok gagasan atau prinsip yang saling berkaitan dari delapan elemen SBIN yaitu integrasi semua sektor, penguatan backward & forward linkage, industrialisasi melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam, pemerataan dan inklusivitas ekonomi, serta keselarasan ekologis dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Fragmentasi kebijakan dan ego sektoral sekarang ini masih menjadi salah satu persoalan mendasar pada pembangunan ekonomi Indonesia. Setiap kementerian/ lembaga, bahkan berbagai sektor di bawah satu atap kementerian pun, memiliki cara pandang dan target masing-masing dan kerap tidak terintegrasi satu sama lain.

SBIN merupakan usaha strategis untuk mengatasi persoalan itu dengan mengorkestrasi agenda pembangunan industri nasional dalam satu kerangka nasional di mana setiap kementerian, lembaga, atau sektor memiliki peran sesuai domain tugas masing-masing.

Sebagai contoh, program peningkatan produksi pertanian harus diintegrasikan dengan industri agro, industri kimia dan pupuk, industri alat dan mesin pertanian, industri transportasi, industri mesin dan elektronika, industri pengemasan, jasa logistik, dan sebagainya.

Prinsip integrasi dalam SBIN juga mencakup penyelarasan pembangunan industri dengan kebijakan pendidikan, penelitian, energi, infrastruktur, pembiayaan, dan pembangunan wilayah.

Kebutuhan industri terhadap tenaga terampil, misalnya, harus terhubung dengan pengembangan pendidikan vokasi, sementara investasi teknologi membutuhkan dukungan riset dan pembiayaan jangka panjang. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha.

Integrasi semua sektor dalam SBIN dilakukan sekurangnya melalui lima aksi, yaitu:

Menetapkan peta rantai pasok lintas sektor dengan menggunakan pohon industri sebagai basis untuk mengidentifikasi kekurangan kapasitas dan hambatan rantai pasok.

Membangun koridor industri terintegrasi dengan menempatkan fasiitas hulu, antara, dan hilir dalam hubungan geografis yang efisien, dengan pusat logistik, energi, sumber daya air, dan fasilitas riset bersama.

Membentuk badan pengelola klaster industri untuk mengkoordinasikan infrastruktur, pengembangan SDM, dan perizinan lintas sektor baik vertikal maupun horizontal.

Menghubungkan perusahaan industri, termasuk IKM, melalui platform rantai pasok digital.

Mengintegrasikan perencanaan wilayah yang mengintegrasikan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), kawasan industri, sentra IKM, dan Desa Industri.

Penguatan Backward & Forward Linkages

Backward linkages adalah hubungan industri dengan pemasok inputnya, sementara keterkaitan ke depan forward linkages merupakan hubungan hasil produksinya dengan industri pengguna (industri lanjutan), sektor ekonomi lain, dan pasar.

Melalui pemetaan kedua keterkaitan tersebut, SBIN mengidentifikasi kebutuhan dan peluang pengembangan sepanjang rantai produksi, termasuk mata rantai yang masih lemah atau bergantung pada pasokan luar negeri.

Penguatan backward & forward linkages dilakukan sedikitnya melalui tujuh aksi, yaitu:

Memperkuat ekosistem suplai domestik di hulu dengan meningkatkan produksi, perbaikan mutu bahan baku, penyiapan bahan kimia dan teknologi pendukung, termasuk fasilitas penyimpanan dan logistik rantai dingin.

Business matching untuk menyelaraskan perencanaan dan produksi di setiap lini pohon industri sehingga hubungan pemasok-pabrik dibangun berdasarkan kebutuhan produksi riil.

Membentuk kemitraan pemasok-industri dan pengolah-pembeli, termasuk kemitraan pemanfaatan produk Desa Industri oleh IKM maupun industri besar.

Meningkatkan syarat dan kualitas kandungan lokal melalui reformasi TKDN, program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, modernisasi teknologi pemasok, dan kemitraan IKM dengan industri besar.

Memperluas produk hilir dan akses pasar dengan melakukan diversifikasi penggunaan produk (contoh: oleokimia sawit memasok kosmetik, deterjen, polimer, dan tekstil) yang didukung dengan sertifikasi, promosi, serta akses pasar domestik dan ekspor.

Menyediakan pembiayaan rantai pasok dalam bentuk fasilitas letter of credit financing, invoice financing dan factoring khusus bagi IKM, capex financing, serta project financing dan promosi investasi utamanya untuk industri-industri pionir.

Memberikan perlindungan pasar domestik melalui perluasan SNI wajib dan pengendalian impor produk hilir.

Keterkaitan yang kuat memperluas dampak pembangunan industri karena pertumbuhan satu kegiatan produksi dapat menciptakan permintaan dan peluang usaha bagi kegiatan lainnya.

SBIN menekankan bahwa keterkaitan antarsektor menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat ketahanan rantai pasok, dan meningkatkan nilai tambah yang berkelanjutan di dalam perekonomian nasional.

Industrialisasi melalui Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Alam

Hilirisasi sejatinya merupakan bagian dari proses industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah suatu sumber daya melalui pengolahan bahan mentah menjadi berbagai produk antara maupun barang jadi.

Dalam kerangka industrialisasi, proses hilirisasi perlu diperdalam dan diperkuat agar menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan menjadi input atau bahan baku bagi industri lanjutannya.

Hilirisasi dengan demikian harus dikaitkan dan didukung dengan penguasaan teknologi, penguatan tenaga kerja terampil, riset terapan, pembiayaan jangka panjang, serta akses pasar.

Rantai nikel olahan menuju baterai dan kendaraan listrik menjadi contoh tentang pentingnya pendalaman hilirisasi dalam mendukung industrialisasi. Karena itu, keberhasilan hilirisasi perlu dilihat dari kontribusinya terhadap perkembangan industri lanjutan dan penguasaan teknologi.

Dengan memperkuat hilirisasi, pengolahan sumber daya alam diarahkan menuju penguatan dan pendalaman struktur industri manufaktur yang berbasis pengetahuan dan inovasi.

SBIN menekankan penguatan hilirisasi dalam kerangka industrialisasi melalui lima aksi:

Melanjutkan investasi hingga manufaktur lanjutan dan barang jadi. Sebagai contoh, hilirisasi nikel harus dilanjutkan dengan manufaktur baterai dan kemudian kendaraan listrik.

Membangun industri-industri antara yang menghubungkan berbagai sektor, seperti antara lain industri bahan kimia, komponen elektronik, dan permesinan.

Membawa hasil riset ke lini produksi dengan memfasilitasi kerja sama antara industri dan lembaga riset atau perguruan tinggi. Untuk itu pembiayaan riset harus mendapatkan insentif dari negara dan diarahkan pada kebutuhan industri.

Memodernisasi proses produksi dan kemampuan rekayasa melalui transformasi digital dengan menerapkan otomasi, internet of things, kecerdasan buatan (AI), dan lain-lain.

Menyediakan pembiayaan investasi jangka panjang untuk peningkatan skala teknologi, mesin, fasilitas produksi, dan untuk pembiayaan proyek strategis dan pengembangan prototipe.

Pemerataan dan Inklusivitas Ekonomi

Pemerataan dan inklusivitas ekonomi dalam SBIN diwujudkan melalui perluasan keterlibatan wilayah dan pelaku usaha dalam proses industrialisasi. Desa ditempatkan sebagai basis produksi sekaligus lokasi penciptaan nilai tambah yang terhubung dengan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).

Pengembangan pengolahan komoditas lokal membuka peluang agar lebih banyak kegiatan ekonomi berlangsung di wilayah asal bahan baku.

Melalui hubungan tersebut, pertumbuhan industri diharapkan memperluas kesempatan usaha dan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat di luar pusat-pusat ekonomi utama.

Inklusivitas SBIN juga tercermin dalam perhatian terhadap industri kecil dan menengah (IKM) yang mencakup pengembangan keterampilan dan kapasitas, perluasan akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar, sertifikasi, dan kemitraan dengan industri besar.

Pemerataan dan inklusivitas menjadi bagian dari desain pembangunan industri sejak awal, dengan menempatkan peningkatan kapasitas pelaku lokal sebagai dasar perluasan manfaat ekonomi.

Konsep pemerataan dan inklusivitas ekonomi dalam SBIN diejawantahkan dalam enam aksi:

Menetapkan pelabuhan masuk (entry point) untuk sebagian barang-barang impor di kawasan Indonesia Timur. Pengalihan sebagian arus impor akan meningkatkan aktivitas pelabuhan, menumbuhkan kegiatan logistik dan pusat ekonomi baru, dan dengan demikian meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Mengembangkan Desa Industri berdasarkan potensi lokal. Pengolahan komoditas seperti kelapa, singkong, sagu, hortikultura, kakao, jagung, dan hasil laut menjadi potensi penting.

Mengembangkan sentra IKM beserta kelembagaannya melalui penyediaan mesin dan fasilitas bersama, penguatan pengolahan bahan baku lokal oleh IKM, serta penguatan pengelolaan aset.

Membuka akses infrastruktur dan teknologi di desa. Fasilitas-fasilitas seperti jalan produksi, air, listrik, internet, telekomunikasi, mesin sesuai kapasitas usaha harus disediakan dengan baik dan terhubung dengan kawasan industri dan pasar regional.

Memperluas pembiayaan dan akses pasar bagi IKM di antaranya dalam bentuk fasilitasi KUR, pendampingan pembukuan, insentif bagi industri besar yang bermitra dengan desa, kemitraan subkontrak IKM dengan industri besar, dan fasilitasi ekspor.

Menjamin akses pengembangan keterampilan bagi kelompok tertinggal dengan memperluas pendidikan dan pelatihan di desa-desa dan daerah 3T. Program afirmasi bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial juga harus dijalankan.

Keselarasan Ekologis dan Peningkatan Kualitas Manusia

SBIN menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan kemampuan industri. Peningkatan produksi perlu disertai efisiensi penggunaan energi, air, dan bahan baku, pengurangan emisi, serta pengelolaan limbah melalui pendekatan ekonomi sirkular.

SBIN juga menekankan standardisasi industri hijau dan pengembangan teknologi penangkapan serta pemanfaatan karbon.

Dalam kerangka tersebut, kualitas lingkungan menjadi pertimbangan dalam pemilihan teknologi, pengelolaan proses produksi, dan pengukuran kinerja industri, sehingga perkembangan ekonomi tetap memperhatikan daya dukung alam dan kepentingan generasi mendatang.

SBIN menempatkan pendidikan, peningkatan keterampilan, keselamatan kerja, upah layak, dan perlindungan sosial sebagai bagian dari transformasi industri. Penerapan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi juga membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan, merawat, serta mengembangkannya.

Dengan demikian, peningkatan kualitas manusia dan pengurangan dampak lingkungan merupakan dua tujuan yang saling mendukung: kemampuan manusia memungkinkan perbaikan proses industri, sementara lingkungan yang terjaga menopang kesehatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Keselarasan ekologi dan peningkatan kualitas manusia diwujudkan dalam SBIN melalui enam aksi:

Menetapkan dan menjalankan peta jalan dekarbonisasi khususnya pada sembilan subsektor industri. Progres implementasi harus dilaporkan melalui SIINas dan diverifikasi oleh lembaga verifikasi dan validasi independen.

Mengurangi emisi dan polusi dengan melakukan pendampingan industri untuk melakukan efisiensi energi, pemanfaatan panas buangan, dan penerapan teknologi carbon capture and utilization (CCU).

Menerapkan ekonomi sirkular dengan mengembangkan industri daur ulang dan pengembangan material berkelanjutan.

Memperkuat standar dan pembiayaan industri hijau yang dihubungkan dengan kinerja lingkungan perusahaan. Penerapan hasil riset dan teknologi CCU juga perlu dipromosikan secara intens dan mendapatkan insentif.

Merevitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan dengan kurikulum berbasis industri, pembelajaran praktik melalui teaching factory, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi. Modernisasi fasilitas pendidikan serta kemampuan pengajar dan pelatih juga harus ditingkatkan.

Keterampilan untuk perubahan teknologi dan transisi hijau melalui program pelatihan khusus dan pengembangan standar kompetensi digital dan hijau.

Pada akhirnya, SBIN diharapkan menjadi panduan bersama dalam membangun ekonomi dan industri nasional yang lebih integratif.

Kerangka ini perlu diterjemahkan ke dalam keselarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan keterhubungan antarsektor dapat menghasilkan peningkatan nilai tambah, perluasan pekerjaan berkualitas, dan pemerataan kesejahteraan yang tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

Harapan tersebut membutuhkan dan komitmen para pemimpin, termasuk pemimpin yang akan datang, untuk menjaga kesinambungan kebijakan industrialisasi. Pembangunan industri nasional memerlukan waktu panjang, investasi besar, dan kepastian arah kebijakan yang melampaui satu periode pemerintahan.

Menteri Perindustrian Sarmuji menegaskan, pergantian kepemimpinan diharapkan dapat melanjutkan dan menyempurnakan fondasi yang telah dibangun oleh AGK. Konsistensi inilah yang memungkinkan kemampuan industri tumbuh secara bertahap dan memberikan manfaat lintas generasi.

"Apa yang sudah dirintis oleh Pak Agus Gumiwang sebagai Menteri tentu harus kita lanjutkan. Kita akan teruskan apa-apa yang sudah dicapai dan apa yang sudah diletakkan akan kita perkuat kembali," tegas Sarmuji pada acara Sertijab Menteri Perindustrian.