NADIKABAR.COM — “Kekuasaan tumbuh di antara manusia ketika mereka bertindak bersama, dan lenyap saat mereka tercerai-berai.”— Hannah Arendt (1906–1975), filsuf politik kelahiran Jerman, profesor di The New School, New York, Amerika Serikat
Perpecahan bangsa tidak selalu dimulai dengan bentrokan antarsuku atau pertikaian agama. Ia bisa bermula ketika fakta kehilangan tempat, kebohongan memperoleh panggung, dan kebencian dipelihara untuk merebut kekuasaan.
Masyarakat akhirnya tidak sekadar berbeda pendapat. Mereka kehilangan kesediaan untuk mempercayai sesama, bahkan menolak segala sesuatu yang dilakukan pemerintah sebelum memeriksa manfaatnya.
Karena itu, peringatan Presiden Prabowo Subianto di SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Jumat, 30 Oktober 2026, patut ditanggapi serius. Presiden mengingatkan adanya kelompok yang menghendaki negara berdasarkan agama, suku, atau ras.
Diberitakan media, Prabowo meminta nilai Pancasila dan kebangsaan terus ditanamkan. Disebutkannya, pesan ini menyentuh fondasi Indonesia: rumah bersama yang tidak boleh dikuasai satu identitas.
Saya mendukung ketegasan Presiden ini. Namun, membaca ancaman perpecahan hanya melalui persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan akan membuat kewaspadaan kita tidak lengkap. Terlalu kurang malah. Sebab, ada pula motif perebutan kekuasaan yang memakai kebohongan untuk merusak kewibawaan kepemimpinan. Ada manipulasi survei, jelas banget itu. Ada disinformasi digital. Ada pula korupsi dan pembajakan pelaksanaan program rakyat yang menggerogoti kepercayaan dari dalam.
Kelima unsur itu tidak selalu terhubung, apalagi otomatis digerakkan satu komando. Tidak musti. Menganggap semuanya sebagai konspirasi justru melemahkan argumentasi. Keseriusannya perlu dibaca melalui mekanisme yang dapat dijelaskan: bagaimana prasangka dibangkitkan, fakta dipelintir, kepercayaan dirusak, dan kemampuan pemerintah melayani rakyat akhirnya terganggu. Saya mewanti-wanti bukan menuduh, karena setiap tuduhan terhadap pelaku tertentu tetap memerlukan bukti.
Politik identitas menjadi berbahaya ketika perbedaan diubah menjadi alasan untuk mencabut dan menafikan kesetaraan warga. Orang dinilai menurut agamanya, bukan tindakannya; menurut sukunya, bukan gagasannya. Saat itu, lawan politik berubah menjadi musuh keberadaan. Menjaga Pancasila berarti mencegah persaingan politik menyeberang menjadi penolakan atau penghantaman terhadap hak kelompok lain untuk hidup setara di Indonesia.
Robert David Putnam, ilmuwan politik asal Amerika Serikat dan profesor emeritus kebijakan publik di Harvard University, membantu menjelaskan persoalan tersebut.
Dalam Bowling Alone (2000), ia menunjukkan pentingnya modal sosial: jaringan hubungan dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bekerja bersama. Ketika hubungan lintas kelompok melemah, kerja sama kehilangan penyangga sosialnya, kata Putnam.
Pelajaran bagi Indonesia jelas. Persatuan memerlukan pengalaman bekerja bersama, bukan hanya seruan di podium. Sekolah, koperasi, kelompok tani, dan komunitas nelayan dapat mempertemukan warga berbeda pilihan politik dalam kepentingan yang sama. Program Presiden berpeluang memperkuat persatuan apabila manfaatnya menjangkau warga secara adil, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Seperti sudah selama ini.
