NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan sinergi pemerintah dan media dapat memperluas akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
Ia mengatakan kolaborasi tersebut diwujudkan antara lain melalui program 1001 Pasar Rakyat dan Workshop Optimalisasi Media Sosial untuk Perluasan Pasar dalam rangkaian RRI Fest di Lapangan Sakura, Kabupaten Bogor, Sabtu.
“Kita ingin panggung yang sudah dimiliki media menjadi ruang bertemunya produk masyarakat dengan pasar. Jadi bukan hanya ramai acaranya, tetapi ada manfaat ekonomi yang dirasakan pelaku usaha,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.
Kemenko PM mencatat sebanyak 55 pelaku UMKM terkurasi mengikuti bazar, sedangkan 100 pelaku UMKM mendapat penguatan kapasitas melalui workshop pemanfaatan media sosial untuk memperluas pemasaran.
Menurut Cak Imin, kegiatan pemasaran seperti bazar perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pemberdayaan yang menghubungkan pelatihan, pendampingan, produksi, hingga akses pasar sehingga manfaatnya tidak berhenti ketika kegiatan berakhir.
“Bazar itu muara dari pemberdayaan. Setelah masyarakat dilatih dan didampingi, kita harus memastikan produknya punya pasar. Di situlah pemberdayaan menghasilkan kemandirian ekonomi,” ujar dia.
Menko PM mengatakan jaringan RRI yang menjangkau berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk memperluas ruang pemasaran produk masyarakat dan mereplikasi model pemberdayaan serupa di luar kota-kota besar.
“RRI sudah punya panggung di banyak kota. Tugas pemerintah adalah mengisi panggung itu dengan program yang menyentuh langsung ekonomi warga. Pemberdayaan harus hadir di tempat masyarakat berada, bukan hanya di kota-kota besar,” ucap Cak Imin.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan proses kurasi menjadi bagian penting dalam program 1001 Pasar Rakyat agar pelaku usaha yang terlibat memiliki kesiapan memperluas pasar.
“Panggungnya sudah disiapkan RRI. Yang kami bawa adalah isinya, pelaku usaha yang sudah dikurasi dan didampingi. Jadi kita tidak sekadar membuat bazar, tetapi menjahit ekosistem agar pelaku usaha punya akses pasar,” ujar Leontinus.
Selain menyediakan ruang pemasaran langsung, Kemenko PM menghadirkan workshop optimalisasi media sosial bagi 100 peserta dengan narasumber dari Kementerian UMKM, pelatih bersertifikat platform digital, dan pelaku usaha lokal.
Leontinus mengatakan penguatan kemampuan pemasaran digital diperlukan agar akses pasar dapat dibangun secara berkelanjutan dan pelaku usaha memiliki lebih banyak saluran untuk menjangkau konsumen.
“Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan. Pelaku usaha membutuhkan akses untuk berkembang. Tugas pemerintah adalah memastikan akses itu tersedia, terus dibuka, dan bisa dijangkau masyarakat di daerah,” kata dia.
Rangkaian kegiatan di Kabupaten Bogor juga mencakup kunjungan Menko PM ke sentra produksi sepatu di Ciomas untuk melihat proses produksi dan berdialog dengan perajin mengenai pengembangan produk serta perluasan pasar.
Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo menyatakan RRI Fest menjadi salah satu ruang temu masyarakat di berbagai daerah, sedangkan kolaborasi dengan Kemenko PM memberi ruang bagi produk UMKM untuk diperkenalkan kepada masyarakat dan memperluas jangkauan pemasaran.
Kemenko PM menempatkan Kabupaten Bogor sebagai salah satu lokasi program karena kawasan Ciomas memiliki sentra industri alas kaki.
Melalui rangkaian pemberdayaan, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga pendampingan serta akses pemasaran untuk mengembangkan usahanya.
Data Kementerian UMKM pada Juli 2026 menunjukkan jumlah UMKM berdasarkan Basis Data Tunggal UMKM (BDT-UMKM) per 31 Desember 2025 mencapai sekitar 30,2 juta unit usaha.
Dari jumlah tersebut, sebanyak sekitar 30,11 juta unit atau 99,70 persen merupakan usaha mikro, 73.828 usaha kecil, dan 15.313 usaha menengah.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Mei 2026 mencatat sektor UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, mencakup sekitar 60 persen investasi nasional, serta menyumbang 16 persen ekspor nonmigas.
Besarnya kontribusi tersebut membuat perluasan akses pasar menjadi salah satu faktor penting dalam penguatan dan pengembangan UMKM.