"Saya minta ITB yang bangun sistem yang ada di Kementerian Hukum," ujarnya.
Menurut Supratman, tidak ada manusia yang mampu menguasai seluruh bidang pengetahuan sehingga pemerintah membutuhkan kolaborasi antara birokrasi, perguruan tinggi, dan para ahli.
"Yang paling penting adalah kolaborasi," katanya.
Dia mengatakan pendekatan berbasis teknologi dan kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.
Hal itu juga disampaikan Supratman dalam Dialog Kebangsaan memperingati Milad Ke-60 KAHMI di Palu, yang mengusung tema "Masa Depan Hukum dan Hukum Masa Depan Indonesia. Turut hadir pula sebagai narasumber dari akademisi Universitas Tadulako Moh Tavip.
