"Kita upayakan, kita prioritaskan BUMN dulu. Kalau BUMN oke, sudah maksimal, bisa 30 persen, bisa 40 persen, bisa 50 persen. Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta. Dan swasta pasti antri. Pengalaman kami antri. Yang penting kepastian lahan. Makanya ini lahan kita menjadi prioritas," ujarnya.
Ia menegaskan, kepastian lahan menjadi salah satu kunci utama untuk mempercepat investasi. Karena itu, pemerintah akan mengawal proses penentuan lokasi hingga legalitas lahan agar pengembangan kawasan bioetanol dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan.
"Itu lahan dulu, penentuan lahan, legalitas lahan. Dan itu dikawal oleh pemerintah," tegasnya.
Di sisi lain, Amran memastikan pengembangan bioetanol tidak boleh hanya memberikan ruang bagi korporasi. Masyarakat harus menjadi bagian dari pertumbuhan industri, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pengembangan usaha di kawasan produksi.
"Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Ini dia tumbuh bersama perusahaan. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat. Ini yang kita dorong ekonomi rakyat," jelas Mentan Amran.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah agar investasi tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar, tetapi turut menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kabupaten dan provinsi.
