NADIKABAR.COM — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta. Usulan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja.
Said Iqbal mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sejak May Day 2025. Menurutnya, kenaikan batas PTKP akan mendorong konsumsi kaum buruh dan menggerakkan usaha kecil.
"Selisih Rp 4,5 juta ke Rp 7,5 juta, itu kan Rp 3 juta. Buruh pasti belanja. Jadi daya beli naik. Daya beli masyarakat juga naik. Kalau buruh belanja, masyarakat kecil juga naik dalam pendapatannya. Tukang mi ayam, tukang bubur, pekerja informal" katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026).
Ia menilai kenaikan PTKP lebih tepat dibandingkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Pasalnya, insentif tersebut bersifat sementara dan bisa dihentikan sewaktu-waktu.
"Kalau subsidi itu tahun 2027, 2028 bisa hilang. Kan subsidi. 2029 bisa hilang. Jadi yang benar itu bukan subsidi, PTKP," ujarnya.
Said Iqbal juga meminta pemerintah tidak khawatir kehilangan penerimaan pajak. Menurutnya, penurunan penerimaan PPh 21 bisa diimbangi peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumsi masyarakat.
"PPN-nya naik, PPh-nya mungkin turun. Tapi ini kan cuma 5% setelah dipotong PTKP. Kalau PPN, langsung dari harga 11%. Jadi istilahnya keluar kantong kiri, masuk kantong kanan. Tapi daya beli naik, pertumbuhan ekonomi naik. Lapangan kerja tercipta baru," jelas Said Iqbal.
Tak hanya itu, Said Iqbal mengusulkan penurunan tarif PPN untuk semakin meningkatkan daya beli masyarakat. Jika usulan ini terealisasi maka daya beli akan semakin meningkat dua kali lipat.
"Tapi sebaiknya PPN diturunin sih karena kan daya beli, kalau PPN diturunin, daya beli naik lagi. Double naik. Tapi semua kita serahkan pada pemerintah," tutup Said Iqbal.