NADIKABAR.COM — Pihak mitra SPPG Makale Batupapan 1 mengklaim sudah melakukan penyajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai prosedur imbas ratusan siswa dan guru diduga keracunan di Kabupaten Tana Toraja (Tator), Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihaknya mengaku sempat mendapat informasi adanya makanan yang berbau, namun malah menyoroti penerima manfaat yang tetap mengkonsumsinya.
Hal itu mengemuka dalam rapat dengan pendapat (RDP) terkait kasus dugaan keracunan MBG di kantor DPRD Tana Toraja, Jumat (5/9/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), pengelola SPPG Makale Batupapan 1 dan orang tua siswa.
Sejumlah anggota DPRD Tator awalnya mencecar pihak yayasan selaku mitra SPPG untuk menjelaskan penyebab terjadinya dugaan keracunan MBG. Legislator menyesalkan adanya kejadian yang membuat ratusan siswa dan guru mengeluh mengalami gangguan perencanaan.
Perwakilan Yayasan Magnolia Champaca Virginiana bernama Louice Cristiana Mangontan sebagai mitra BGN dan SPPG memberikan penjelasan. Louice awalnya berdalih segala persiapan dan standard operating procedure (SOP) telah dijalankan demi meminimalisir risiko yang bisa terjadi.
"Kami melakukan SOP betul-betul melakukan prosedur, saya bahkan ada di grup relawan, grup itu sudah saya bentuk satu tahun yang lalu. Kepada semua relawan, kami dari pihak yayasan memastikan mereka betul-betul disiplin. Itu basic-nya," tegas Louice.
Dia melanjutkan ada petugas khusus sekolah yang turut menjadi person in charge (PIC) atau penanggung jawab yang mencicipi menu MBG. Hal ini untuk memastikan makanan tidak berbau alias layak sebelum dibagikan ke siswa.
"PIC sekolah itu ada yang mana PIC ini harus menerima, jadi dengan tim distribusi kami, menerima, mencium, mencicipi menu-menu yang ada dalam ompreng itu, dipastikan tidak berbau, tidak busuk," paparnya.
Setelah dipastikan tidak busuk, barulah menu MBG dalam ompreng disajikan. Hal ini setelah pihaknya menandatangani sebuah dokumen kelayakan menu MBG tersebut.
"Itu yang terjadi, setelah itu baru kita distribusikan ke sekolah. Nah, ada berbagai informasi yang katanya mau makan sudah busuk, kalau sudah tahu bau, kenapa dimakan, tabe," cetus Louice.
Dia mengatakan bahwa kejadian tersebut di luar dari kendalinya. Pihaknya menyatakan siap melakukan pembenahan dan menerima sanksi atas risiko yang terjadi di lapangan.
"Kami sangat memahami kondisi ini, kami ini betul-betul di luar kendali kami makanya kami siap salah, siap memperbaiki, mungkin membenahi ke dalam, walaupun memang kami sudah melakukan SOP," jelasnya.
Dia berharap kejadian ini tidak dijadikan momentum untuk mencari kesalahan. Louice kembali berupaya meyakinkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyiapan MBG adalah orang berintegritas.
"Kami orang-orang yang berintegritas, berdisiplin tinggi dalam bekerja di dapur kami. Kembali lagi terkait kondisi ini saya sebagai mitra yayasan memohon maaf yang sebesar-besarnya, betul-betul di luar kendali kami," papar Louice.
Data dari Satgas MBG Tana Toraja hingga Jumat (4/9) pukul 20.30 Wita, total 173 siswa dan guru diduga keracunan usai menyantap MBG. Dari total itu, 165 orang dirawat di tiga rumah sakit (RS) berbeda, dan 8 orang dirawat yang tersebar di tiga puskesmas.
DPRD Tator turut menyoroti kejadian ini. Pihaknya mendesak SPPG Makale Batupapan 1 selaku penyedia MBG untuk menanggung biaya pengobatan siswa dan guru SMP yang diduga keracunan.
"Seluruh biaya pengobatan atau kebutuhan korban yang tidak terjangkau BPJS Kesehatan wajib ditanggung oleh KPPG, BGN, dan SPPG terkait secara berkelanjutan. Jangan ada yang dilimpahkan kepada korban," ujar Wakil Ketua II DPRD Tana Toraja, Evivana Rombe Datu saat membacakan hasil rekomendasi RDP, Jumat (4/9).
DPRD Tator juga meminta operasional SPPG Makale Batupapan 1 sebagai penyedia MBG yang diduga memicu keracunan untuk dihentikan sementara. Kebijakan ini dilakukan sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel MBG yang telah dibawa ke Makassar untuk diperiksa.
"Mendorong dinas kesehatan dan kepolisian mempercepat pemeriksaan sampel makanan, muntahan, kotoran, dan air di laboratorium. Sekolah juga diminta membentuk Satgas pengawasan keamanan makanan serta pos pelayanan pengaduan cepat," jelasnya.
