Selanjutnya, kata Liliek, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempertentangkan frasa “yang memadai” pada Pasal 8 huruf d UU Penanggulangan Bencana dengan prinsip hubungan keuangan pusat-daerah yang adil dan selaras sebagaimana amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan bahwa salah satu amanat Pasal 18A ayat (2) di antaranya adalah mendelegasikan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada undang-undang.
Berkenaan dengan hal itu, kata dia, pembentuk undang-undang telah melaksanakan delegasi dimaksud, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pada pokoknya mengatur mekanisme transfer dan pendanaan ke daerah.
Pemaknaan bersyarat yang dimohonkan para Pemohon agar frasa “yang memadai” dimaknai dengan APBD disusun secara “profesional dengan tingkat risiko bencana daerah” justru menimbulkan parameter baru yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mempersempit makna kata “memadai” dalam norma a quo.
