Di sisi lain, dinamika geopolitik global juga perlu menjadi perhatian dalam pembinaan jamaah. Ziyad mengatakan jamaah harus dibekali pemahaman mengenai kondisi negara tujuan, termasuk perbedaan bahasa, suhu, dan lingkungan, agar dapat menjalankan ibadah dengan lebih siap.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Saad Ibrahim menyoroti tata kelola dam. Ia menilai pengelolaan dam atau denda haji di Indonesia perlu mempertimbangkan prinsip kemaslahatan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Ketika kita menggunakan prinsip kemaslahatan, hampir pasti siapa pun menyimpulkan lebih bermaslahat kalau kemudian itu disembelih atau dilakukan di Indonesia sendiri,” kata Saad.
Menurut dia, pengelolaan dam di Indonesia akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, ketimbang di Arab Saudi yang kondisi sosial masyarakatnya jauh lebih baik. Maka dari itu, prinsip kemaslahatan perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan dam haji
“Relatif saya tidak tahu persis (kondisi masyarakat di Arab Saudi), tetapi yang hampir dapat disimpulkan, di sana tidak ada orang miskin, kira-kira seperti itu,” ujarnya.
