NADIKABAR.COM — Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Rapat Kerja Nasional dan Mudzakarah Perhajian guna penguatan ekosistem dan kelembagaan penyelenggaraan haji melalui konsolidasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah.
“Kalau ini (kelembagaan) dikonsolidasikan dan disinergikan, maka akan menjadi potensi ekonomi yang sangat besar,” kata Ketua Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Ziyad di Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan potensi tersebut, antara lain berasal dari kegiatan bimbingan manasik haji, penyediaan perlengkapan manasik, kebutuhan oleh-oleh jamaah, hingga layanan umrah. Potensi itu dinilai dapat dikembangkan melalui kerja sama antarlembaga dan konsolidasi KBIHU yang dimiliki Muhammadiyah.
Menurut dia, Muhammadiyah memiliki potensi besar dalam pembinaan jamaah haji. Pada tahun lalu, sekitar 12.500 peserta haji tercatat mengikuti pembinaan melalui KBIHU Muhammadiyah, belum termasuk jamaah yang belum terjangkau, karena belum tersedianya KBIHU di sejumlah daerah.
Ziyad mengatakan penguatan ekosistem tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap pengembangan ekonomi dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Selain pengembangan ekonomi, Rakernas dan Mudzakarah Nasional Perhajian juga diarahkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pelayanan ibadah haji, termasuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada jamaah.
Ia menilai KBIHU memiliki peran strategis dalam membantu jamaah memahami kebijakan istitha'ah kesehatan sebagai salah satu persyaratan penyelenggaraan ibadah haji.
“KBIHU-KBIHU di seluruh Indonesia memiliki tugas mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah ini kepada jamaah supaya mereka mendapatkan pemahaman yang baik,” ujarnya.
Ziyad juga menyoroti kebutuhan pendampingan khusus bagi jamaah lanjut usia (lansia). Menurut dia, sekitar 65 persen jamaah Indonesia merupakan kelompok lansia, sehingga diperlukan pola pembinaan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan kemandirian jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penyempurnaan kurikulum pembinaan KBIHU agar jamaah memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai tata cara ibadah, kesehatan, serta kesiapan menghadapi berbagai kondisi selama berada di Arab Saudi.
Di sisi lain, dinamika geopolitik global juga perlu menjadi perhatian dalam pembinaan jamaah. Ziyad mengatakan jamaah harus dibekali pemahaman mengenai kondisi negara tujuan, termasuk perbedaan bahasa, suhu, dan lingkungan, agar dapat menjalankan ibadah dengan lebih siap.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Saad Ibrahim menyoroti tata kelola dam. Ia menilai pengelolaan dam atau denda haji di Indonesia perlu mempertimbangkan prinsip kemaslahatan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Ketika kita menggunakan prinsip kemaslahatan, hampir pasti siapa pun menyimpulkan lebih bermaslahat kalau kemudian itu disembelih atau dilakukan di Indonesia sendiri,” kata Saad.
Menurut dia, pengelolaan dam di Indonesia akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, ketimbang di Arab Saudi yang kondisi sosial masyarakatnya jauh lebih baik. Maka dari itu, prinsip kemaslahatan perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan dam haji
“Relatif saya tidak tahu persis (kondisi masyarakat di Arab Saudi), tetapi yang hampir dapat disimpulkan, di sana tidak ada orang miskin, kira-kira seperti itu,” ujarnya.
