NADIKABAR.COM — Pelaku usaha rokok elektronik buka suara soal putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Komisi Fatwa MUI menegaskan seluruh mata rantai peredaran, dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik maupun penggunaannya dinyatakan haram.
Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) berharap keberlangsungan ekosistem rokok elektronik tetap dijaga di Indonesia. Pengaturannya lebih baik diarahkan pada penguatan tata niaga dan pengawasan peredaran secara ketat, dibandingkan pelarangan secara menyeluruh.
APVI menilai yang paling penting saat ini adalah membedakan kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan untuk meminimalisir penyalahgunaan vape, termasuk untuk narkotika. Ketua Umum APVI Budiyanto menegaskan pembedaan tersebut penting untuk mencegah munculnya mispersepsi yang menyamaratakan seluruh produk vape dengan penyalahgunaan narkotika yang membuat vape dinyatakan haram.
"Apabila produk legal terus keliru diasosiasikan dengan narkotika padahal ini penyalahgunaan, maka pelaku usaha legal yang mematuhi aturan ikut menanggung dampaknya," ujar Budiyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, dalam jangka menengah, kekeliruan menyamaratakan vape yang legal dengan ilegal dapat menciptakan ketidakpastian dan memberikan tekanan bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan. Dampaknya, dapat menjangkau aspek yang lebih luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, penerimaan negara, hingga investasi.
"Jika mispersepsi tersebut meluas, dampaknya dapat menjangkau investasi, lapangan kerja, dan penerimaan negara," ujar Budiyanto.
Dia menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan semestinya tidak dilihat dari seberapa luas pembatasan diterapkan, tetapi dari keberhasilannya mencegah penyalahgunaan, melindungi masyarakat, serta menindak pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.
Di saat yang sama, penataan dan peraturan yang menaungi industri vape legal diharapkan tetap dilakukan secara proporsional, sehingga upaya pemberantasan narkotika tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Pihaknya juga siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberantas narkotika.
