NADIKABAR.COM — Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI pada Kamis (12/11) dan bakal memperoleh uang pensiun sekitar Rp20 juta setiap bulannya, seumur hidup.
Dokumen pengunduran diri telah diserahkan dan diterima secara langsung Presiden Prabowo Subianto serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kamis (12/11). Pascapengunduran diri tersebut, Gibran berhak memperoleh berbagai fasilitas serta jaminan pensiun dari negara.
Ketentuan mengenai hak-hak mantan Wakil Presiden itu diatur secara rinci dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"(Hak keuangan/administratif) Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden," tulis undang-undang tersebut dilansir, Jumat (13/11).
Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1978, setiap Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak mendapatkan uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat.
Mengacu pada Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara-seperti Ketua MPR, DPR, BPK, dan MA-berada di angka Rp5.040.000 per bulan. Dengan demikian, melalui perhitungan empat kali lipat dari nominal acuan tersebut, uang pensiun pokok yang berhak diterima mencapai Rp20.160.000 per bulan.
Merujuk pada Pasal 9, pembayaran uang pensiun beserta seluruh tunjangannya ini mulai dicairkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.
Lebih lanjut, Pasal 10 menyebutkan bahwa hak pensiun juga diberikan seumur hidup dan hanya akan dihentikan apabila penerima meninggal dunia (pembayaran dihentikan pada akhir bulan keenam setelah wafat) atau apabila yang bersangkutan kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.
"Apabila bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yanglebih menguntungkan," jelas UU itu.
Selain uang pensiun bulanan, pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menjamin sejumlah fasilitas penunjang bagi mantan Wapres yang berhenti dengan hormat, di antaranya:
1. Tunjangan Pensiun:Diberikan sesuai peraturan perundang-undangan pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.2. Biaya Keperluan Rumah Tangga: Negara menanggung pengeluaran rutin terkait pemakaian air, listrik, dan telepon.3. Jaminan Kesehatan: Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya ditanggung penuh.4. Rumah Kediaman: Disediakan sebuah rumah tempat tinggal yang layak lengkap dengan perlengkapannya.5. Kendaraan Dinas: Diberikan fasilitas satu unit kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Dalam bagian penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978, ditegaskan bahwa pemberian seluruh hak dan fasilitas tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa serta pengabdian selama masa jabatan.
Selain itu, dukungan ini ditujukan untuk menunjang aktivitas kemasyarakatan yang umumnya tetap dijalankan oleh para mantan pemimpin negara meski sudah purnatugas. Adapun anggaran yang digunakan untuk mendanai fasilitas tersebut berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Segala pembiayaan yang ditetapkan data Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan," melansir Pasal 19 UU tersebut.
