Melki menegaskan penetapan UMP bertujuan melindungi hak pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar memperoleh upah sesuai standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

"UMP NTT 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut," ujar dia.