NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 2.602.441. Jumlah itu naik Rp 146.943 atau 5,97% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 2.455.498.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan kenaikan tersebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi NTT dengan menggunakan nilai alfa 0,70.
"Penetapan UMP ini telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan pemerintah," kata Melki Jumat (20/11/2026).
Melki menjelaskan pembahasan penetapan upah minimum mengacu pada formula penghitungan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam ketentuan tersebut, rentang nilai alfa yang digunakan berada pada kisaran 0,50 hingga 1,00.
Dewan Pengupahan Provinsi NTT kemudian merekomendasikan penggunaan nilai alfa 0,70 kepada gubernur. Lalu UMP NTT 2027 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 tertanggal 20 November 2026.
Keputusan tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta di wilayah NTT untuk melaksanakan ketentuan pembayaran upah minimum sesuai peraturan yang berlaku.
Melki menegaskan penetapan UMP bertujuan melindungi hak pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar memperoleh upah sesuai standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
"UMP NTT 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut," ujar dia.