NADIKABAR.COM — Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkap nasib 6 pejabat Kantor Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta yang dicopot. Pencopotan dilakukan usai temuan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikemas ulang dan dioplos.
Rizal menerangkan sanksi terberat jika terbukti bersalah akan mengikuti prosedur hukum atau undang-undang yang berlaku. Meski begitu, saat ini proses pendalaman akan keterlibatan orang dalam Bulog masih berlanjut. Jadi pencopotan masih bersifat sementara.
"Untuk sanksinya mengikuti prosedur hukum. Jadi sudah ada undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang korporasi dan lain sebagainya. Jadi kita mengikuti aturan pemerintah. Kalau ada nanti yang terlibat dan lain sebagainya, kita menyesuaikan dengan prosedur hukum yang sudah ada," kata Rizal usai melakukan sidak RPK di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Saat ini posisi kosong dari keenam pejabat yang dicopot di Bulog DKI Jakarta sudah diisi yang baru. Rizal menerangkan penetapan pejabat baru langsung dilakukan di hari yang sama saat pencopotan dilakukan.
"Langsung ditunjuk baru, per hari ini. Kemarin sudah rapat direksi langsung tunjuk (pejabat yang) baru, kita nggak pakai jeda, langsung," lanjutnya.
Sebelumnya, Rizal mengakui beberapa anak buahnya ikut ditindak tegas atas kasus oplosan beras SPHP temuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta Timur. Ada 6 pejabat wilayah Bulog yang ditindak dan statusnya kini sudah nonaktif.
Langkah tegas ini menurutnya memang perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pimpinan wilayah, khususnya Kantor Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta. Mengingat, kasus yang ditemukan oleh Polres Jakarta Timur berada di kawasan Jakarta yakni Matraman dan Pasar Induk Cipinang.
