NADIKABAR.COM — Pemerintah Haiti resmi menggelontorkan bantuan sosial (bansos) berupa transfer dana tunai sebesar 2,5 miliar gourde atau sekitar US$ 17 juta (Rp 299,2 miliar) untuk membantu 140.000 orang tua murid menghadapi tahun ajaran baru 2026-2027.
Melansir The Haitian Times, Jumat (11/9/2026), paket bantuan ini secara resmi sudah disalurkan mulai Senin, 7 September kemarin. Di mana setiap penerima manfaat yang memenuhi syarat akan mendapat bansos sebesar 15.000 gourdes atau US$ 116 (Rp 2,04 juta).
Program ini bansos tunai ini menargetkan orang tua yang anak-anaknya bersekolah di sekolah negeri, sekolah komunitas, sekolah kota, maupun sekolah Kristen (presbiterial) di daerah yang kurang mampu.
Selain memberikan bansos tunai untuk orang tua murid, pemerintah negara yang disebut-sebut sudah gagal (the failied state) itu juga akan menyalurkan bantuan kepada 30.000 keluarga rentan, merehabilitasi 52 sekolah, mendistribusikan 8.000 perabot sekolah, dan mengerahkan 10.750 petugas polisi untuk mendukung tahun ajaran 2026-2027.
"Pemerintah sedang berupaya membuat musim kembali ke sekolah lebih mudah diakses, lebih siap, dan lebih aman bagi siswa dan keluarga Haiti," terang pemerintah Haiti dalam pengumuman resminya pada 4 September.
"Di Haiti, tidak ada orang tua yang harus memilih tim redaksi memberi makan keluarga mereka dan menyekolahkan anak mereka," sambung pemerintah 'the failied state' itu.
Sebelumnya, UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 1.600 sekolah ditutup selama tahun ajaran 2024-2025, yang berdampak pada sekitar 7.500 guru dan menyebabkan lebih dari 240.000 siswa kehilangan kesempatan belajar.
Pada awal Juni 2026, sekitar 1,5 juta orang di Haiti menjadi pengungsi internal, sekitar setengahnya adalah anak-anak. UNICEF juga melaporkan bahwa 2,8 juta anak membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa tahun ini hampir 1,5 juta anak , sekitar 41% dari populasi usia sekolah di Haiti, dan para guru membutuhkan dukungan untuk mengakses pendidikan.
Beberapa sekolah juga telah diduduki oleh kelompok bersenjata, digunakan sebagai tempat berlindung oleh keluarga pengungsi, atau rusak dan hancur, yang semakin mempersulit upaya untuk memulihkan akses reguler ke pendidikan.
Atas dasar inilah, pemerintah negara yang dicap gagal sejak 2021 imbas krisis tak berujung hingga kasus pembunuhan Presiden terakhir Jovenel Moïse, memulai program masuk sekolah kembali dengan bantuan 10.750 petugas polisi di sekolah.
