NADIKABAR.COM — Pemerintah Norwegia menambah pendanaan iklim untuk Indonesia sebesar US$100 juta atau sekitar Rp1,8 triliun (asumsi kurs Rp18.235 per dolar AS). Tambahan dana tersebut diberikan sebagai apresiasi atas capaian penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan selama periode 2020-2023.
Pengumuman tambahan pendanaan itu disampaikan dalam pertemuan bilateral Indonesia-Norwegia di Paviliun Indonesia, dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11).
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyambut baik tambahan kontribusi tersebut. Menurutnya, dukungan itu mencerminkan kepercayaan dan komitmen kedua negara dalam mendorong aksi iklim berkelanjutan.
"Pada kesempatan ini, kami menyambut baik pengumuman tambahan kontribusi sebesar US$100 juta dari Norwegia sebagai kontribusi kelima dalam kemitraan ini. Dukungan yang berlanjut ini mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen kita untuk mengubah capaian yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim yang berkelanjutan," ujar Hashim.
Hashim mengatakan dukungan pendanaan internasional menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat perlindungan hutan dan pengendalian perubahan iklim. Menurutnya, negara-negara pemilik hutan tropis perlu mendapatkan dukungan pendanaan yang adil karena turut memberikan manfaat ekologis bagi dunia.
Ia menegaskan perlindungan hutan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan, tetapi juga ketahanan pangan, ketersediaan air, dan kesejahteraan masyarakat.
"Bagi Indonesia, melindungi hutan berarti melindungi masyarakat, menjaga ketahanan air dan pangan, serta memperkuat ketahanan nasional. Kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan," tutur Hashim.
Pemerintah Norwegia memberikan kontribusi US$100 juta melalui skema Results-Based Contribution (RBC) tahap kelima dengan nilai pembayaran US$10 per ton setara karbon dioksida (CO2e). Tarif tersebut naik dua kali lipat dibandingkan empat tahap sebelumnya yang menggunakan nilai US$5 per ton CO2e.
