Sebelumnya, Indonesia telah menerima total US$216 juta melalui empat tahap kontribusi Norwegia atas penurunan emisi yang terverifikasi untuk periode 2016-2017 hingga 2019-2020.
Selain kerja sama pendanaan dengan Norwegia, Indonesia juga mendorong mekanisme pembiayaan global melalui Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Sebagai anggota Dewan TFFF, Indonesia berkomitmen mendorong tata kelola pendanaan yang transparan dan tetap menghormati prioritas pembangunan masing-masing negara.
Indonesia telah menyatakan komitmen investasi sebesar US$1 miliar untuk mekanisme pembiayaan tersebut. Pemerintah juga menyatakan siap merealisasikan komitmen itu seiring dengan langkah kontribusi Brasil.
Di sisi lain, Indonesia mendorong pengembangan pasar karbon dengan standar integritas tinggi. Meski demikian, mekanisme pasar karbon diharapkan hanya menjadi pelengkap dan tidak menggantikan kewajiban negara-negara maju untuk menyediakan pendanaan publik bagi penanganan perubahan iklim.
Dari sisi perlindungan hutan, pemerintah terus menjalankan target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Program ini diarahkan untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui perlindungan hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta restorasi ekosistem gambut dan mangrove.
Upaya perlindungan hutan juga diperkuat melalui program perhutanan sosial. Hingga kini, program tersebut telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada sekitar 1,4 juta keluarga.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan peningkatan jumlah personel penjaga hutan dan petugas pemadam kebakaran dari sebelumnya 5.000 menjadi 70.000 orang. Penambahan personel tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan dan konservasi di Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan pencapaian target kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) membutuhkan aksi terkoordinasi lintas sektor.
