Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021. Kasus ini melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp1,72 miliar.
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU pada 11 November 2026.
Sebelumnya, penyidik OJK menyerahkan berkas perkara atau Tahap I kepada jaksa penuntut umum.
Penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Atas dugaan perbuatannya, TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
