Alternatif sangkaan lainnya adalah Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam perubahan undang-undang tersebut.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK, atau Pasal 63 ayat (2) dalam perubahan undang-undang tersebut.
Selanjutnya, OJK menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional dan konsisten.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK juga berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
"Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional," pungkas OJK.
