Ia mengakui OJK tidak mengembangkan aplikasi tersebut hanya dengan mengandalkan dukungan anggaran internal. Pengembangannya turut memperoleh bantuan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation.
Dicky menilai aplikasi tersebut penting karena masyarakat selama ini belum memiliki satu tempat yang mudah diakses untuk memeriksa berbagai informasi mencurigakan, mulai dari pesan singkat, tautan di internet, hingga tawaran produk keuangan.
Ia berharap pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara bertahap dengan memperluas integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga.
Pengembangan aplikasi anti-scam tersebut juga didorong oleh meningkatnya laporan penipuan digital yang diterima otoritas. Dicky mengungkapkan jumlah laporan yang masuk sejak kehadiran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melonjak dari sekitar 18 ribu menjadi lebih dari 700 ribu dalam kurun waktu sekitar dua tahun.
"Dalam jangka waktu dua tahun lewat sedikit, dari 18 ribu ketika ada IASC, sekarang ini laporannya sudah lebih dari 700 ribu," ungkapnya.
Menurut Dicky, penanganan penipuan digital saat ini semakin kompleks karena satu transaksi dapat melibatkan banyak pihak. Ekosistem tersebut mencakup perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, agregator merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga vendor pihak ketiga.
Kondisi tersebut membuat konsumen kerap kesulitan menentukan pihak yang harus dihubungi ketika mengalami masalah atau kehilangan uang.