"Bagi industri, ini adalah ekosistem. Tapi bagi konsumen, mereka hanya lihat satu pengalaman. Pengalaman kehilangan uang," kata Diki.
Karena itu, ia menilai konsumen tidak seharusnya dibebani untuk memahami seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi ketika terjadi penipuan. Konsumen membutuhkan kejelasan mengenai tempat mengadu, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pemulihan hak dan pengembalian dana.
Dicky menegaskan perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan penanganan pengaduan setelah masyarakat menjadi korban. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak sebelum transaksi berlangsung.
"Pengaduan adalah titik ketika konsumen sudah mengalami masalah. Itu terlambat. Pelindungan yang efektif itu bekerja jauh sebelum itu. Harus lebih proaktif di depan," ujarnya.
Ia juga meminta industri jasa keuangan memperkuat keamanan transaksi dan data, menyampaikan informasi serta biaya secara transparan, dan memastikan konsumen diperlakukan secara adil.
Menurutnya, industri menjadi lini pertahanan pertama dalam perlindungan konsumen, sedangkan otoritas berperan sebagai lini kedua dan aparat penegak hukum menjadi lini ketiga ketika persoalan masuk ke ranah hukum.
Dicky menegaskan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaku ekosistem keuangan digital, bukan hanya OJK dan BI.