NADIKABAR.COM — Ombudsman Indonesia memaparkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari tinjauan lapangan ke 14 lokasi koperasi, Ombudsman menemukan berbagai persoalan, mulai dari lokasi yang sulit akses hingga persoalan perizinan bangunan.

Anggota Ombudsman Radian Syam mengatakan pengawasan dilakukan agar pelaksanaan program KDKMP berjalan sesuai dengan ketentuan dan penyelenggaranya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Ia merinci keempat belas lokasi tersebut tersebar di enam daerah, yakni 4 koperasi di Kabupaten Purworejo, 4 koperasi di Kota Batam, 3 koperasi di Kota Tual, 1 koperasi di Kabupaten Mamuju, dan 1 koperasi di Jakarta Selatan, serta 1 koperasi di Kabupaten Demak.

"Dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia telah meninjau di 14 koperasi. Di mana 14 koperasi ini dilakukan di 6 daerah," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Radian membeberkan sejumlah temuan saat pihaknya mengecek langsung ke lokasi KDKMP. Di Kota Batam misalnya, Radian menyebut ditemukan gerai koperasi yang lokasinya sulit di akses. Sementara di Kota Tual Maluku, di mana belum ada kepastian terkait mengenai lokasi lahan KDKMP.

"Kemudian ada juga di Kabupaten Mamuju, itu lahan yang berbatasan langsung dengan rawa. Dan bahkan ada di Kabupaten Purworejo, ini terkait mengenai pengurusan PBG, yaitu persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi," imbuh Radian.

Terkait lokasi tanah, Radian menyebut pihaknya telah meminta klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana pembangunan fisik, gudang/gerai KDKMP. Berdasarkan keterangan yang didapat, PT Agrinas mengantongi dokumen kesepakatan dari pengurus dan masyarakat desa setempat.