"Jadi artinya di sini, kami juga meminta kepada PT Agrinas setidaknya, informasi-informasi sekecil apapun yang memang itu menjadi informasi untuk pendirian, pembangunan, dan proses pelaksanaannya KDKMP untuk segera juga disampaikan kepada publik, agar jangan menimbulkan ihwal sangka atau hal-hal yang juga dapat menimbulkan prasangka atas berdirinya KDKMP," imbuh ia.
Dalam melakukan pemeriksaan, Ombudsman kemudian melakukan 5 metode. Pertama, metode pemetaan yang di mana berdasarkan rapat koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada tanggal 18 Juni 2026, uji petiknya berada di Demak dan di Jakarta Selatan.
Metode kedua, yakni dokumen yang mana terdapat 13 regulasi termasuk instruksi presiden, dan perjanjian kerja sama ada dengan Kemenkop dan PT Agrinas. Metode ketiga, permintaan keterangan.
Keempat, tinjauan lapangan ke lokasi KDKMP. Kelima, metode melakukan klarifikasi.
Radian menjelaskan dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya memperjelas sumber informasi dan pemeriksaan. Hasilnya, terdapat 8 laporan dan juga konsultasi kepada masyarakat
Adapun delapan laporan dari masyarakat ini berasal dari berbagai daerah, seperti Kabupaten Pati, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pohuwato Timur, dan Polewali Mandar.