Dari hasil pemantauan menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur pendukung kebutuhan dasar di lapangan bervariasi di setiap wilayah.

Menurutnya, baru segelintir daerah yang menunjukkan langkah optimal dalam mengoordinasikan pasokan air bersih bagi warga yang terpapar kabut asap dan kekeringan akibat karhutla.

Wilayah Kalimantan Barat mendapat catatan positif Ombudsman RI karena dinilai bergerak cepat dengan melakukan koordinasi bersama pihak terkait, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), untuk menjamin pasokan air bersih bagi masyarakat terdampak.