NADIKABAR.COM — Ombudsman Indonesia mengungkap sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mengundurkan diri karena lokasi penempatan kerja yang terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga.

Anggota Ombudsman Radian Syam mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menelusuri persoalan tersebut.

Dari hasil komunikasi itu, sejumlah manajer memilih mundur karena lokasi penempatan tidak sesuai atau terlalu jauh dari domisili keluarga.

"Kami sudah sampaikan ke PT Agrinas. Karena, memang, ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya," ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11), dilansir dari NadiKabar.

Radian mengatakan Agrinas merespons persoalan tersebut dengan menerapkan mekanisme relokasi penempatan berdasarkan pertimbangan jarak tempat tinggal manajer.

Ia menilai kebijakan relokasi tersebut merupakan langkah perbaikan agar persoalan penempatan tidak menghambat operasional KDMP.

Meski demikian, Ombudsman mendorong agar koperasi tersebut segera beroperasi sesuai ketentuan.

"Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera dilakukan mohon maaf, agar segera operasional KDMP ini berjalan sesuai dengan aturan," ujar Radian.

Selain persoalan pengunduran diri manajer, Radian turut menanggapi rencana pembentukan klinik pratama di KDMP yang dikhawatirkan tumpang tindih dengan layanan puskesmas setempat.

Menurut Radian, pembentukan klinik dapat dilakukan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas dan telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

"Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan ya, dalam Inpres misalkan. Nah, kemudian itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan," jelasnya.

Ia mengingatkan pengawasan Ombudsman berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Pihaknya juga memastikan tidak terjadi penundaan berlarut dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami melihat dari bagaimana proses itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu menjadi pegangan kami," imbuh Radian.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencatat sebanyak 26.991 orang telah menandatangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai manajer KDMP.

Sementara itu, sebanyak 159 orang menolak penawaran dan 1.550 orang terkendala proses administrasi karena melewati batas waktu. Ribuan calon manajer tersebut kemudian mengajukan permohonan penawaran ulang atau offering ulang.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari mengatakan proses penawaran ulang telah ditutup pada Kamis (15/10) malam.