"Maka Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini sebaiknya tidak mengatur illicit enrichment. Kemudian, ketidakwajaran kekayaan tidak diperlukan sebagai vonis otomatis. Setiap konsekuensi hukum harus bertumpu pada ketentuan atau kepastian hukum yang jelas, pembuktian yang dapat diuji, dan kesempatan bagi pihak terkait guna memberikan penjelasan," ungkap dia.
Dia menilai perlu ada prinsip kehati-hatian dalam pembentukan aturan. Prinsip tersebut, kata dia, tidak boleh dijadikan alasan untuk terus menunda pembentukan aturan tanpa memberikan kepastian hukum.
"Sikap kami tegas, pelaku tindak pidana harus dituntut dan diberikan sanksi hukum melalui proses hukum yang adil, hasil tindak pidananya harus dirampas, dan hak masyarakat harus dipulihkan," imbuhnya.
