Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menyepakati perubahan judul draf regulasi itu menjadi RUU Perampasan Aset terkait Tin
“Oke, ya, terima. Ketuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim,” kata Habib sembari mengetuk palu persetujuan.
Diketahui, Komisi III DPR resmi menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset dari pemerintah pada Kamis pagi. Kedua pihak langsung membahas substansi DIM tersebut.
Parlemen menargetkan RUU dimaksud bisa disahkan pada November ini, lebih cepat dari target sebelumnya, yakni 15 Desember 2026.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
