Penyesuaian anggaran juga berdampak terhadap pembangunan infrastruktur. Marthen mengatakan Pemprov Papua Pegunungan pada tahun ini tidak mengalokasikan dana otsus untuk pembangunan infrastruktur baru di delapan kabupaten.
Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo agar penggunaan anggaran difokuskan pada program prioritas di tengah berkurangnya dana yang tersedia.
Pembangunan infrastruktur menggunakan dana otsus pada 2026 hanya diarahkan untuk menyelesaikan proyek yang telah dimulai pada tahun sebelumnya dan belum rampung.
“Sesuai arahan Gubernur, pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan hanya melanjutkan pembangunan yang telah dikerjakan pada 2025 namun belum selesai, maka dilanjutkan pembangunannya tahun ini,” ujarnya.
Pemprov Papua Pegunungan berharap penajaman prioritas tersebut membuat dana otsus yang tersedia tetap memberikan manfaat langsung bagi OAP, terutama melalui peningkatan kapasitas usaha dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
