NADIKABAR.COM — Pemimpin partai dengan mayoritas anggota Arab terbesar dalam parlemen Israel mengatakan bahwa sudah saatnya bagi anggota oposisi untuk menerima "realitas politik" dan menyatukan kekuatan untuk melengserkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.
Ketua Joint List, Yousef Jabareen, seperti dilansir AFP, Selasa (3/11/2026), menekankan soal hasil pemilu legislatif pada 27 Oktober lalu, yang tidak memberikan kemenangan mutlak bagi kubu politik mana pun.
Koalisi Netanyahu meraih total 53 kursi parlemen atau Knesset, dari total 120 kursi yang diperebutkan. Sedangkan koalisi oposisi memperoleh total 48 kursi parlemen. Keduanya masih jauh dari ambang batas mayoritas 61 kursi untuk bisa memegang kendali atas parlemen dan membentuk pemerintahan baru.
Namun Joint List dan partai Arab Israel lainnya, Ra'am, masing-masing berhasil mengamankan 11 kursi parlemen dan 8 kursi parlemen. Jumlah tersebut -- totalnya mencapai 19 kursi -- cukup untuk membawa kubu oposisi mencapai ambang batas mayoritas parlemen, jika mereka bersedia berkoalisi dengan Partai Arab Israel.
Jabareen mengatakan kepada AFP bahwa perolehan suara partai-partai Arab dalam pemilu tahun ini "adalah hal yang menghalangi Netanyahu untuk merayakan kelanjutan pemerintahannya".
Dia menyebut koalisi pemerintahan Netanyahu sebagai "pemerintahan sayap kanan ekstrem dengan segala bahaya yang ditimbulkannya".
Jabareen mengkritik pihak-pihak di kubu oposisi yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap koalisi mencakup partai-partai Arab Israel, termasuk Partai Yisrael Beytenu pimpinan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Avigdor Lieberman.
"Seperti semua orang lainnya di kancah politik, Lieberman harus menghadapi realitas politik dan perolehan kursi di Knesset," tegas Jabareen dalam kritikannya.
"Melihat komposisi parlemen saat ini, pemerintah Netanyahu... tidak dapat digantikan tanpa koordinasi dengan Joint List," ucapnya dalam wawancara yang dilakukan di Nazaret, wilayah yang menjadi basis komunitas Arab sekaligus tempat masa kecil Yesus Kristus.
Warga Arab Israel yang mencakup sekitar 20 persen dari total populasi Israel, merupakan keturunan dari warga Palestina yang tetap tinggal setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948 silam.
Kubu Oposisi Ragukan Koalisi dengan Partai-partai Arab Israel
Pemmpin kubu oposisi, Gadi Eisenkot, telah menyatakan keraguan mengenai pemerintahan koalisi yang menyertakan partai-partai Arab Israel. Namun demikian, Eisenkot tidak secara terbuka menutup kemungkinan tersebut.
Eisenkot yang mantan kepala militer Israel ini merupakan Ketua Partai Yashar, yang mendapatkan perolehan kursi terbanyak kedua di parlemen Israel, yakni 21 kursi. Yashar berada di bawah Likud yang menaungi Netanyahu, yang meraup 27 kursi parlemen.
Jabareen mengatakan bahwa dirinya telah bertemu Ketua Partai Ra'am, Mansour Abbas, pada Senin (2/11) dan kemudian akan bertemu Yair Golan dari Partai Demokrat -- satu-satunya tokoh sayap kiri senior dan anggota kubu oposisi yang secara terbuka mendesak koalisi dengan partai-partai Arab.
"Lanskap politik saat ini sudah jelas: partai-partai oposisi tidak memiliki mayoritas untuk mengesahkan undang-undang tanpa Joint List. Oleh karena itu, kami menyatakan kesediaan untuk mengulurkan tangan guna mendukung undang-undang dan keputusan yang sejalan dengan proyek dan program politik kami," ucapnya.
Bagaimana Israel Pilih Perdana Menteri Baru?
Presiden Israel, Isaac Herzog, akan mulai melakukan pertemuan dengan perwakilan partai-partai politik yang memenangkan kursi parlemen dalam pemilu legislatif tahun ini, guna menentukan pemimpin mana yang akan diberi kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan.
Herzog akan berkonsultasi dengan perwakilan partai-partai tersebut sebelum menugaskan seorang anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Presiden Israel tidak diharuskan memilih pemimpin dari partai terbesar dalam parlemen. Sebaliknya, mandat tersebut dapat diberikan kepada anggota parlemen yang dianggap mampu membentuk pemerintahan yang dapat memperoleh kepercayaan dari Knesset.
Anggota parlemen yang ditunjuk oleh Presiden Israel itu akan diberi waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 14 hari.
Jika upaya awal itu gagal, maka Presiden Israel dapat menugaskan anggota parlemen lainnya untuk membentuk pemerintahan, yang akan mendapatkan waktu 28 hari tanpa perpanjangan.
Jika upaya untuk membentuk pemerintahan tetap tidak berhasil, maka prosedur parlementer lebih lanjut mungkin akan ditempuh, yang berpotensi mengarah pada pemilu berikutnya.
