NADIKABAR.COM — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh meyakini ekonomi Provinsi Aceh tumbuh di kisaran 4,6–5,1 persen pada 2026 atau kembali normal seperti sebelum bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025.
“Jadi, (proyeksi) sekitar 5 persen. Perkiraan kami (angka pertumbuhan) sudah kembali pada level normal seperti sebelum terjadi bencana,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh Agus Chusaini dalam FGD bersama media di Kota Sabang, Aceh.
Agus menilai optimisme tersebut didukung oleh percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah terdampak bencana.
Selain itu, investasi swasta juga diperkirakan menopang pertumbuhan ekonomi Aceh. Meskipun diperkirakan tidak mengalami peningkatan, investasi di Aceh dinilai masih tergolong tinggi.
BI juga meyakini program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), turut mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Aceh pada triwulan III 2026 tumbuh sebesar 4,13 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi Aceh antara lain berasal dari sektor konstruksi, perdagangan, dan administrasi pemerintahan. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB), konsumsi pemerintah, dan konsumsi rumah tangga.
Sebagai gambaran, ekonomi Aceh mengalami kontraksi sebesar 1,61 persen (yoy) pada triwulan IV 2025, setelah bencana banjir dan longsor melanda wilayah tersebut.
Agus menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor pada akhir 2025 menyebabkan sejumlah UMKM tutup dan petani kehilangan pekerjaan sehingga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh. Namun, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dinilai mampu menahan peningkatan pengangguran.
Melalui kegiatan rehabilitasi dan pemulihan lahan pertanian, Agus mengatakan sebagian petani mulai kembali bekerja dan memperoleh pendapatan, meskipun masih ada yang bekerja secara serabutan.
Sementara itu, dari sisi inflasi, BI memperkirakan inflasi Aceh tetap terkendali hingga akhir 2026 dan berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen atau rentang 1,5–3,5 persen.
“Kami masih optimistis walaupun inflasi yoy-nya tinggi, tetapi di akhir tahun Insyaallah kita akan masuk ke rentang target inflasi yang ditetapkan,” ujar Agus.
Menurut dia, optimisme tersebut didukung oleh rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana banjir dan longsor. Upaya pemulihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali produksi pertanian dan menjaga pasokan pangan.
Berdasarkan data BPS, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Aceh pada Oktober 2026 tercatat sebesar 5,05 persen (yoy). Sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi tahunan tersebut antara lain beras, nasi dengan lauk, bensin, tomat dan daging ayam ras.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi IHK Aceh pada Desember 2025 yang tercatat sebesar 6,71 persen (yoy).
Agus menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor pada akhir 2025 menyebabkan kerusakan lahan pertanian sehingga mengurangi produksi pangan. Selain itu, kerusakan infrastruktur transportasi dan logistik turut menghambat distribusi barang dan meningkatkan biaya pengiriman dari daerah produsen.
Meski proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah memperbaiki sebagian jalan dan jembatan, pemulihan infrastruktur belum sepenuhnya tuntas. Sebagian jembatan masih bersifat sementara dengan kapasitas yang lebih terbatas, sedangkan sejumlah ruas jalan belum kembali ke kondisi sebelum bencana.
Oleh sebab itu, Agus mengatakan kondisi tersebut turut memengaruhi kelancaran distribusi pangan dan menjadi salah satu faktor yang mendorong inflasi, khususnya dari kelompok pangan bergejolak (volatile food).
