NADIKABAR.COM — Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menyoroti narasi viral di media sosial yang menyeret nama Ketua DPR RI Puan Maharani dalam polemik sidang ijazah Wapres Gibran Rakabuming di MK. Narasi itu menyebutkan Puan akan menggantikan posisi Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Deddy meneruskan tautan yang berisi informasi mengenai narasi 'Puan akan naik jadi Wakil Presiden menggantikan Gibran' kepada wartawan. Deddy menegaskan unggahan tersebut tak benar dan justru menggeser isu proses hukum konstitusional.
"Menurut saya itu upaya terorganisir untuk memojokkan Mbak Puan dan PDI Perjuangan. Sebaiknya proses hukum di Mahkamah Konstitusi tidak dicemari dengan narasi sesat dan dipolitisasi untuk menggeser isu proses hukum konstitusional," kata Deddy kepada wartawan, Senin (5/10/2026).
Ia mengatakan masalah ijazah Wapres Gibran adalah murni urusan penggugat di MK. Ia menuding ada upaya dari pendukung Gibran untuk menarik simpati dari unggahan itu.
"Masalah ijazah Wapres itu murni urusan para penggugat, tidak ada kaitan dan kepentingan dengan Mbak Puan apalagi PDI Perjuangan," kata Deddy.
"Saya curiga ini upaya dari pendukung Wapres untuk mendapatkan simpati publik. Padahal ini masalah yang sangat substansial dan sederhana dari sisi hukum," tambahnya.
Ia mengatakan masalah ijazah mestinya bisa dibuktikan secara sederhana. Deddy mengkritik adanya narasi pengalihan isu yang membawa nama Puan.
"Tinggal dibuktikan bahwa gugatan para pihak itu tidak benar, habis perkara. Tidak usah membangun narasi jahat untuk mengalihkan isu, memojokkan pihak lain dan membuat drama murahan untuk mendapatkan simpati," imbuhnya.