NADIKABAR.COM — Pegiat ekonomi kreatif (ekraf) dan pendidikan Muflih Dzakwan mengapresiasi program peningkatan kesejahteraan guru dan revitalisasi sekolah selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mengatakan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan mulai dirasakan melalui kesempatan bagi guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta akses program perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
"Ketika pergantian kepemimpinan, Pak Prabowo punya semangat untuk menyejahterakan guru. Guru tersebut alhamdulillah terpanggil PPG," kata Muflih dalam keterangannya, diterima di Jakarta, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik yang digelar Langkah Foundation di Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/10).
Muflih mencontohkan seorang guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun dan akhirnya mendapat kesempatan mengikuti PPG.
Menurut dia, kesempatan mengikuti pendidikan profesi tersebut penting untuk meningkatkan kompetensi dan membuka jalan bagi guru memperoleh sertifikat pendidik setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
Dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah juga menaikkan tunjangan profesi guru non-aparatur sipil negara (ASN) yang belum memiliki surat keputusan penyetaraan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan mulai 2025 bagi penerima yang memenuhi ketentuan.
Selain peningkatan kesejahteraan guru, Muflih mengapresiasi program revitalisasi sekolah yang dinilainya memberikan kesempatan lebih luas bagi satuan pendidikan untuk memperbaiki fasilitas pembelajaran.
Ia menyampaikan sekolah yang dikelolanya telah mengajukan program revitalisasi pada 2025 dan memperoleh kesempatan mengikuti program tersebut pada 2026.
"Dulu sekolah-sekolah harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan program revitalisasi. Sekarang aksesnya dirasakan lebih mudah," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah menyelesaikan revitalisasi sebanyak 16.167 satuan pendidikan sepanjang 2025, melampaui sasaran awal sebanyak 10.440 satuan pendidikan.
Pada 2026, Kemendikdasmen mencatat sebanyak 35.769 satuan pendidikan telah menandatangani perjanjian kerja sama program revitalisasi hingga pertengahan Oktober, dengan 4.374 sekolah di antaranya telah menyelesaikan pembangunan.
Pemerintah sebelumnya menetapkan sasaran revitalisasi sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti pada awal Oktober menyampaikan peluang penambahan sekitar 6.000 sekolah dari sasaran tersebut.
Muflih berharap pelaksanaan program revitalisasi terus diperkuat agar manfaatnya semakin merata, terutama bagi sekolah di daerah pelosok yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
Menurut dia, pemerintah perlu memetakan kebutuhan sekolah secara menyeluruh sehingga program bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan.
"Harapan terbesar saya adalah pemerintah bisa melakukan pemetaan terkait sekolah. Tidak semua sekolah itu bisnis. Banyak sekolah di pelosok yang memang niatnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia," tuturnya.
Lebih lanjut, Muflih menilai penguatan pendidikan perlu dihubungkan dengan pengembangan ekonomi kreatif guna memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda.
Ia mengatakan lulusan sekolah perlu dibekali keterampilan praktis, kreativitas, literasi digital, serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan industri agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.
Untuk itu, ia menilai kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan pelaku industri perlu diperkuat melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta pengembangan jejaring bisnis bagi generasi muda.
Sementara itu, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung Wahyu Pratama berharap capaian pemerintah terus diperkuat melalui masukan konstruktif dari mahasiswa dan masyarakat.
"Tugas teman-teman mahasiswa, anak muda, memang mengingatkan. Harapannya, dari diskusi ini bisa lahir perbaikan dan ide-ide konstruktif supaya ke depan seluruh kebijakan, termasuk agenda pemerintahan, bisa berjalan lebih baik lagi," kata Wahyu.
Ia berharap kebijakan pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan daerah, terutama dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Diskusi bertajuk "Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Menakar Realisasi Ekonomi Kreatif, Solusi Pengangguran Usia Muda di Jawa Barat" tersebut berlangsung di Kota Bandung, diselenggarakan oleh Langkah Foundation.
Kegiatan itu membahas capaian dan tantangan pembangunan pendidikan serta pengembangan ekonomi kreatif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas peluang kerja generasi muda di Jawa Barat.
