NADIKABAR.COM — Utusan Khusus Presiden untuk Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan terdegradasi untuk produksi pangan yang menjadi bahan baku bahan bakar nabati atau biofuel, sehingga pengembangan energi tidak perlu dilakukan melalui pembukaan lahan baru.
Dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Selasa, ia mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 12 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan dan biofuel.
Menurut dia, pemerintah berkomitmen meningkatkan produksi pangan untuk biofuel tanpa melakukan deforestasi untuk membuka lahan baru.
“Kami berkomitmen untuk tidak lagi melakukan deforestasi demi memperluas produksi pangan. Artinya, rencana pengalokasian 2 juta hektare yang diumumkan tahun lalu untuk produksi pangan kini tidak lagi diperlukan,” kata Mari Elka.
Ia mengatakan rencana tersebut telah dibahas dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Keduanya, kata dia, telah menyepakati bahwa produksi pangan yang digunakan sebagai bahan baku nabati ke depan akan diarahkan pada pemanfaatan lahan terdegradasi.
Menurut dia, pemanfaatan lahan tersebut juga akan menjadi bagian dari program Kementerian Kehutanan terkait aforestasi, reforestasi, dan revegetasi.
Mari Elka mengatakan kebijakan tersebut sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama internasional dalam pengembangan produksi pangan dan biofuel berbasis lahan terdegradasi.
Lebih lanjut, Mari Elka menjelaskan bahwa peningkatan produksi pangan untuk biofuel juga perlu dilakukan melalui intensifikasi dengan meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan keberlanjutan secara bersamaan.
Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pengembangan benih dengan produktivitas lebih tinggi yang mampu beradaptasi dengan kondisi air yang lebih terbatas dan suhu yang lebih panas, serta penggunaan pupuk dan air secara lebih efisien.
Oleh karena itu, ia menilai diperlukan riset dan pengembangan (R&D) serta kerja sama internasional, termasuk pengurutan genom (genome sequencing) untuk menghasilkan benih yang memiliki hasil panen lebih tinggi, tetapi juga tetap mampu beradaptasi dengan keterbatasan air serta iklim yang lebih panas.
Pemerintah Indonesia terus menggenjot biofuel sebagai bagian dari transisi energi bersih sekaligus menekan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Saat ini, Indonesia telah menjalankan program biodiesel 50 persen atau B50 sejak Juli lalu dan sedang menyiapkan penerapan bioetanol 20 persen atau E20. Selain itu, pemerintah berencana meningkatkan tingkat campuran menjadi B60 pada tahun depan.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan implementasi B60 akan membutuhkan pasokan sekitar 22 hingga 23 juta ton crude palm oil (CPO).
Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memproyeksikan produksi CPO nasional hanya berkisar 60 juta ton pada 2045 salah satunya akibatnya adalah keterbatasan lahan.
Sementara itu, Koalisi Transisi Bersih memperkirakan penerapan B50 saja membutuhkan tambahan lahan sawit 5,36 juta hektar hingga 2039, dengan potensi deforestasi 1,5 juta hektar
Untuk menopang kebutuhan energi nabati nasional, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare untuk memperkuat industri bioetanol nasional.
